Prabowo Diminta Evaluasi Oknum Istana yang Mencabut ID Pers Jurnalis Penanya Insiden MBG

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Prabowo Diminta Evaluasi Oknum Istana yang Mencabut ID Pers Jurnalis Penanya Insiden MBG

Presiden RI, Prabowo Subianto, mau naikkan gaji guru dan dosen ASN. Foto: Setpres

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM – ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV.

“AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pejabat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut ID pers Istana DV,” kata kata Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/9).

Dia menilai kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, melainkan juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. “Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” kata Irsyan Hasyim.

AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan praktik penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia. Ia mengingatkan semua pihak, termasuk Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca juga:

Prabowo Disebut Sudah Mengetahui Masalah Pencabutan ID Pers Jurnalis Istana CNN Indonesia



Sesuai kode etik jurnalistik, jurnalis wajib mendapatkan keseimbangan isi berita dan para pihak, termasuk memperoleh keseimbangan pernyataan dari Presiden Prabowo terkait dengan MBG yang menjadi program andalannya.

Lagi pula, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditegaskan seluruh pejabat publik sepanjang dia menggunakan anggaran publik tidak ada alasan untuk menutup-nutupi informasi ke publik.

“Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum dan demokrasi,” pungkas Irsyan.

Pernyataan Presiden Prabowo akan memanggil pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk evaluasi program MBG merupakan upaya untuk keterbukaan publik dan bisa menjadi penyeimbang dari berita-berita keracunan yang sedang beredar di masyarakat. Terlebih, Prabowo mengatakan MBG merupakan program yang besar.

Pencabutan ID pers DV terjadi selepas agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma pada Sabtu (27/9). Prabowo tiba di Halim setelah berkunjung ke empat negara.

Dalam kesempatan itu, DV bertanya soal kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meluas di berbagai daerah. Prabowo sebenarnya bersedia menjawab pertanyaan itu dan naik di berbagai media.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menilai pertanyaan soal keracunan MBG di luar konteks agenda sehingga memutuskan mencabut ID pers DV.(knu)

Baca juga:

Protes Penarikan Berita, Tiga Wartawan CNN Mundur



Foto : Presiden Prabowo Subianto/ Setpres

#Presiden Prabowo #Jurnalistik #Keracunan Massal MBG
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
200 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Dibagikan di Solo, Mudahkan Lansia Mencari Nafkah
Bantuan ini berawal dari kesediahan Prabowo pada pengayuh becak lansia.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
200 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Dibagikan di Solo, Mudahkan Lansia Mencari Nafkah
Indonesia
Presiden Prabowo Target Huntara Rampung Sebulan, Usahakan Warga tak lagi Tinggal di Tenda
Prabowo juga memastikan, setelah hunian sementara rampung, pemerintah akan melanjutkan pembangunan hunian tetap dengan kualitas yang layak.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Presiden Prabowo Target Huntara Rampung Sebulan, Usahakan Warga tak lagi Tinggal di Tenda
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia-Pakistan Dukung Kemerdekaan Palestina, Serukan Two-State Solution
Kedua negara membahas penguatan kerja sama serta menyelaraskan kebijakan luar negeri, terutama terkait dengan isu kemanusiaan di Gaza, Palestina. ?
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia-Pakistan Dukung Kemerdekaan Palestina, Serukan Two-State Solution
Indonesia
Presiden Prabowo Melawat ke Pakistan di Tengah Bencana Sumatra, Teken Kerja Sama Pertahanan hingga Perdagangan
Kunjungan itu berlangsung pada 8-9 Desember 2025 sekaligus memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Pakistan.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Presiden Prabowo Melawat ke Pakistan di Tengah Bencana Sumatra, Teken Kerja Sama Pertahanan hingga Perdagangan
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Atasi Bencana di Sumatra
Prabowo menekankan bahwa di tengah cobaan ini, kekuatan dan keutuhan bangsa terbukti.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Desember 2025
Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Atasi Bencana di Sumatra
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut 50 Helikopter Sedang Bergerak Tangani Bencana Sumatra
Pesawat Hercules C-130J serta Airbus A400 telah diterjunkan untuk penyaluran bantuan logistik, evakuasi korban, dan distribusi BBM ke wilayah bencana.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Desember 2025
Presiden Prabowo Sebut 50 Helikopter Sedang Bergerak Tangani Bencana Sumatra
Indonesia
Presiden Prabowo bakal Datangkan 200 Helikopter Tahun Depan, Persiapan Hadapi Bencana
Presiden Prabowo menegaskan penguatan alutsista untuk Indonesia bukan semata-mata untuk pertahanan negara, melainkan juga untuk misi kemanusiaan dan respons cepat bencana alam.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Desember 2025
Presiden Prabowo bakal Datangkan 200 Helikopter Tahun Depan, Persiapan Hadapi Bencana
Indonesia
Presiden Prabowo Lepas Kontingen SEA Games Thailand di Tengah Bencana Sumatra, Dorong Atlet Berbuat yang Terbaik
Presiden berpesan di tengah duka tersebut, semangat untuk terus maju tidak boleh padam.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Desember 2025
Presiden Prabowo Lepas Kontingen SEA Games Thailand di Tengah Bencana Sumatra, Dorong Atlet Berbuat yang Terbaik
Bagikan