Prabowo Diisukan Bentuk Kabinet 40 Menteri, Ganjar Sebut tak Sesuai Undang-Undang

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto berencana merangkul semua parpol pendukung dan rivalnya dalam Pilpres 2024. Hal itu akan berimbas pada komposisi kabinet yang akan dibentuk setelah Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024.

Beredar kabar pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran akan diisi 40 menteri. Saat merespons hal itu, mantan capres Ganjar Pranowo mengingatkan ada aturan dalam undang-undang yang mengatur soal jumlah pos kementerian.

"Setahu saya, undang-undang sudah membatasi jumlahnya. Kalau jumlahnya lebih daripada itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar di Sekretariat Barikade 98 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini memahami Prabowo perlu mengakomodasi sejumlah pihak yang telah mendukungnya dalam gelaran Pilpres 2024. Meski begitu, Ganjar mengingatkan kementerian bukan merupakan tempat untuk menampung para pendukung Ketum Partai Gerindra tersebut.

Baca juga:

Ganjar Tegaskan Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ," tegas dia.

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu meyakini Prabowo-Gibran akan bijak dalam menentukan komposisi kabinet di pemerintahan di masa depan.

"Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," tutup Ganjar.(Pon)

Baca juga:

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, Anies : Yang Tak Dapat Amanah Berada di Luar Kabinet