PPP Tidak Punya Suara Tentukan Cawapres Ganjar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Mei 2023
PPP Tidak Punya Suara Tentukan Cawapres Ganjar

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Sampai saat ini, belum ada pasangan capres - cawapres yang sudah terbentuk.

Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam menilai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

PPP Konsolidasikan DPW Menangkan Ganjar

"Bukan ditentukan oleh komunikasi dalam koalisi yang egaliter, melainkan akan ditentukan oleh Bu Mega," katanya.

Dosen Universitas Paramadina itu mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga mengusung Ganjar sebagai bakal capres tidak memiliki hak veto politik untuk menentukan pendamping Ganjar.

Umam menilai bahwa dengan penentuan pendamping Ganjar ada di tangan Megawati, maka kesempatan Sandiaga Uno yang dalam sejumlah hasil survei berada di posisi atas sebagai bakal cawapres akan hilang.

Pengajuan Sandiaga sebagai bakal cawapres dari PPP kepada PDI Perjuangan telah ditolak, sehingga Sandiaga kini tampak mendekatkan diri dengan Partai Keadilan Sosial (PKS).

"Manuver dari Pak Sandi sebenarnya mengindikasikan bahwa proposal cawapres yang diajukan oleh PPP kepada PDI Perjuangan sudah ditolak," tambahnya.

Penolakan itu juga semakin jelas dari pernyataan PPP yang menyatakan siap dan ikhlas apabila bakal cawapres Ganjar tidak berasal dari internal partai mereka.

Umam menilai Sandiaga tetap memerlukan kepastian dalam karier politiknya ke depan. Oleh karena itu, Sandiaga pun mulai mencari alternatif selain PPP demi memuluskan tujuan politiknya untuk Pilpres 2024, salah satu caranya adalah dengan mulai mendekati PKS.

Sebelumnya, Sandiaga diberitakan memberikan sinyal bahwa dirinya ingin bergabung dengan PKS usai pamit dari Partai Gerindra. Sandiaga menyatakan dirinya ingin kembali berjuang bersama dengan PKS. (Knu)

Baca Juga:

Rommy PPP Ungkap Penyebab Mahfud MD Gagal Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

#Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan