PPP Tanggapi Isu Bergabungnya Gerindra ke Pemerintahan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 05 Oktober 2019
PPP Tanggapi Isu Bergabungnya Gerindra ke Pemerintahan

Keum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Presiden Jokowi saat pelantikan Gubernur terpilih DKI. (Foto: Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menilai adanya isu Gerindra bergabung ke pemerintahan Joko Widodo adalah hal yang wajar. Namun, Ade Irfan mengatakan bahwa Gerindra lebih baik sebagai oposisi seperti perjuangan mereka ketika Pilpres lalu.

"Lebih bagus partai oposisi agar ada penyeimbangan," kata Ade Irfan di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

Baca Juga:

Gerindra Bantah Prabowo Minta Jatah Tiga Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Ade Irfan melanjutkan, apa yang dilakukan Gerindra merupakan dinamika politik. Namun, ketika masuk ke kabinet jangan merasa partai koalisi rasa oposisi.

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto/Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto. (Foto: Biro Pers Setpres)

"Jangan karena bergabung ke kabinet dia harus mendukung kinerja pemerintah. Jangan langsung teriak seperti oposisi, itu gak baik," sebut Ade Irfan.

Ia juga meminta agar Gerindra harus beradaptasi dengan situasi yang ada.

"Gerindra yang menjadi kompetitor saat kampanye kemarin kalau memang diperkenankan m asuk ke kabinet harusnya berdampingan," terang Ade.

Baca Juga:

Gerindra Tak Ingin Recoki Jokowi soal Isu Perppu KPK

Terkait dengan isu Waketum Gerindra Fadli Zon bakal diberi jabatan menteri, Ade Irfan tak yakin mantan Wakil Ketua DPR itu akan menerimanya.

Diskusi Polemik MNC Trijaya di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10). (Foto: MP/Kanugrahan)
Diskusi Polemik MNC Trijaya di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10). (Foto: MP/Kanugrahan)

"Kan kita tahu dia mencela dan membuat statment yang menyerang. Dia tahan dengan netizen. Makanya apakah dia tahan," jelas Ade Irfan.

Namun, hal itu dikembalikan kepada Fadli apakah dia mau atau tidak. "Tanya sama dia. Kan kita tak bisa menilai hati seseorang. Itu kan sifatnya dia," jelas Fadli. (Knu)

Baca Juga:

Daftar Exco PSSI, Wasekjen Gerindra Bertekad Basmi Mafia Bola

#Gerindra #DPP PPP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Indonesia
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Prabowo selama ini selalu memberikan Gibran ruang untuk bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Indonesia
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada instruksi kepada kader partainya untuk membangun atau menguasai SPPG maupun dapur program MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Bagikan