PPKM bakal Dilonggarkan, Kapolri Ajak Masyarakat Kerjasama Tangani COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 22 Agustus 2021
PPKM bakal Dilonggarkan, Kapolri Ajak Masyarakat Kerjasama Tangani COVID-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat pengarahan penanganan dan pengendalian COVID-19 bersama Forkopimda Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (21/8). Foto: MP/Div Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat pengarahan penanganan dan pengendalian COVID-19 bersama Forkopimda Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (21/8).

Listyo menyatakan bahwa Pemerintah setiap minggu kerap melaksanakan evaluasi. Untuk melakukan penilaian terhadap wilayah-wilayah mana yang harus dipertahankan level PPKMnya dan mana daerah yang bisa dilonggarkan levelnya.

Baca Juga

Kapolri Ungkap Sisi Lain dari Mudahnya Peminjaman Dana Secara Online

“Karena itu langkah yang harus dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan,” kata Listyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/8).

Mantan Kapolda Banten ini meminta masyarakat untuk dapat melakukan protokol kesehatan dengan ketat demi mengurangi risiko penularan COVID- 19.

Lewat pelonggaran ini, Pemerintah berharap masyarakat yang kemarin terkena dan terdampak ekonominya akibat pengetatan, ekonominya bisa berjalan kembali.

"Tapi di sisi lain, tolong masalah protokol kesehatan benar-benar harus dijaga,” ucap Listyo.

Terkait dengan penanganan pandemi di daerah Klaten, Listyo menyatakan sudah memerintahkan jajarannya bekerja ekstra untuk memerangi COVID-19 di sana.

“Kami meminta agar masyarakat memakai masker, mengikuti aturan pembatasan dan sebagainya, hal ini penting untuk menekan laju pertumbuhan Covid agar bisa dikendalikan,” tutur Listyo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat pengarahan penanganan dan pengendalian COVID-19 bersama Forkopimda Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (21/8). Foto: MP/Div Humas Polri

Menurut pria kelahiran Ambon ini, kegiatan tracing dan testing menjadi penting dalam penanggulangan kasus COVID-19.

“Perlu kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri jika mereka pernah kontak langsung dengan penderita COVID-19. Ini menjadi penting untuk pelacakan,” kata mantan Kabareskrim ini.

Sebab, Lanjut mantan Kapolres Sukoharjo ini, dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menginformasikan ke puskesmas, maka akan meringankan beban satgas.

“Kesadaran masyarakat ini menjadi penting, kita harapkan bisa semakin pengendalian laju COVID-19,” tegasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa diperlukan kerjasama untuk menekan laju pertumbuhan virus corona. Menurutnya, salah satu langkah untuk menekan tingginya kasus adalah dengan melakukan tracing dan testing.

“Kami akan melakukan tracing dan testing secara masif, dimana nanti hasil testing dan tracing akan dipisahkan, mana yang harus isoter dan mana yang harus isoman,” tutur Hadi.

Kemudian langkah kedua, lanjut Panglima, dengan menggunakan standar entry test dan exit test sehingga jika dilaksanakan dengan baik maka angka penularan akan turun drastis.

“Saat ini semua fasilitas Isoter dan isoman sudah disiapkan,” tutup Hadi. (Knu)

Baca Juga

Percepat Herd Immunity, Kapolri Luncurkan 34 Bus Vaksinasi COVID-19 Keliling

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Bagikan