Headline

Politisi PKB: Fitnah Ratna Sarumpaet Keji Karena Gunakan Rekayasa Kolektif untuk Hajar Lawan Politik

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 03 Oktober 2018
Politisi PKB: Fitnah Ratna Sarumpaet Keji Karena Gunakan Rekayasa Kolektif untuk Hajar Lawan Politik

Wakil Ketua KIK Abdul Kadir Karding. Foto: Fraksi PKB

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menilai kasus hoaks Ratna Sarumpaet termasuk rekayasa politik yang keji. Menurut Ketua DPP PKB ini, apa yang dilakukan Ratna Sarumpaet tak lebih dari upaya unutk memukul lawan politiknya dengan menggunakan isu kekerasan.

"Sungguh ini rekayasa politik yang keji dan itu tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang apalagi calon presiden," kata Karding di Jakarta, Rabu (3/10).

Karding mengatakan seharusnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden berhati-hati ketika menerima informasi dan harus melakukan "kroscek" kebenaran karena pemimpin tidak boleh teledor.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja itu, apa yang terjadi dalam kasus Ratna adalah rekayasa kolektif dari sekumpulan orang yang ingin memenangkan isu kekerasan untuk kepentingan memukul lawan politiknya.

"Tapi sayang kurang cermat dan kurang hati-hati sehingga berbalik mengenai diri sendiri. Tapi saya ingin sampaikan bahwa belum jadi presiden saja sudah begitu, apalagi jadi presiden," ujar Abdul Kadir Karding.

Politisi PKB Abdul Kadir Karding
Politisi PKB Abdul Kadir Karding (Foto: mpr.go.id)

Menurut dia kasus itu sangat bahaya dan menjadi catatan penting bagi rakyat Indonesia, jadi kita menyatakan bahwa ini adalah pembohongan publik yang luar biasa.

Menurut Karding, di saat ada tragedi kemanusiaan, gempa, dan tsunami di Sulawesi Tengah, tidak sepatutnya dan sepantasnya melakukan rekayasa seperti itu.

"Presiden sedang bekerja keras, tidak terpikirkan beliau untuk memikirkan hal lainnya kecuali untuk bagaimana menangani gempa, menangani dampak gempa, mengamankan dan melindungi masyarakatnya," katanya

Dia mengatakan semua masyarakat kerja sama dan sama-sama bekerja untuk melindungi anak-anak bangsa yang sedang mengalami musibah, kelaparan, yang sedang kedinginan dan trauma.

Menurut Karding sebagaimana dilansir Antara, masyarakat membutuhkan pemimpin bangsa sehingga seharusnya berhenti memainkan politik yang tidak produktif.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto pada Selasa (2/9), menilai tindakan dugaan penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet merupakan ancaman terhadap demokrasi dan sebuah ironi dalam demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia.

"Ini ancaman serius terhadap demokrasi dan tentu ini sangat ironis, lalu hari ini adalah hari Antikekerasan Internasional namun harus saya sampaikan kepada publik," kata Prabowo.

Namun pada Rabu (3/9), Ratna mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, dia mengaku muka bengkak yang dialaminya bukan disebabkan penganiayaan namun efek operasi plastik yang dilakukannya.

Ratna meminta maaf karena telah melakukan pembohongan publik, khususnya disampaikan kepada Prabowo Subianto, Amien Rais dan Djoko Santoso yang sebelumnya telah menemuinya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ilmuwan LIPI Ungkap Pentingnya Mangrove untuk Hadang Tsunami

#Abdul Kadir Karding #Ratna Sarumpaet #Prabowo Subianto #Berita Hoax
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tetap Pertahankan HET MinyaKita Rp 15.700 per Liter, ini Alasannya
Pemerintah memutuskan harga MinyaKita tetap Rp 15.700 per liter. Daya beli masyarakat tetap dijaga meski harga minyak sawit dunia naik.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Tetap Pertahankan HET MinyaKita Rp 15.700 per Liter, ini Alasannya
Indonesia
Jokowi Ultah, Presiden Prabowo, Seskab Teddy hingga Gubernur DKI Jakarta Kirim Anggrek
Bunga anggrek milik Presiden Prabowo dan Seskab Teddy datang bersamaan.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
 Jokowi Ultah, Presiden Prabowo, Seskab Teddy hingga Gubernur DKI Jakarta Kirim Anggrek
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Program MBG Dihentikan Karena Dana Operasional?
BGN dikabarkan mengentikan sementara program MBG, karena dana operasional tak cukup. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Program MBG Dihentikan Karena Dana Operasional?
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Presiden RI, Prabowo Subianto, menginstruksikan persiapan matang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2030.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Instruksikan Persiapan Matang Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030
Indonesia
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Ketum PSSI, Erick Thohir mengatakan, persiapannya harus matang.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
Prabowo Dukung Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030, Erick Thohir: Harus Dipersiapkan secara Matang
Indonesia
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
PN Jakarta Pusat akhirnya menyerahkan 15 bangunan Hotel Sultan kepada pemerintah. Penyerahan itu sudah dilakukan usai proses eksekusi, Kamis (18/6).
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
PN Jakarta Pusat Serahkan Lahan dan 15 Bangunan Hotel Sultan ke Pemerintah
Indonesia
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Presiden Prabowo menerima 20 poin evaluasi haji 2026. Pemerintah akan memperketat syarat kesehatan jamaah haji 2027 untuk menekan angka kematian.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Prabowo Terima 20 Poin Evaluasi Haji 2026, Syarat Kesehatan 2027 Bakal Lebih Ketat
Indonesia
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun bukan lagi sekadar wacana, melainkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi
Indonesia
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Bakom menegaskan, bahwa MBG tak bisa dihentikan begitu saja. Sebab, program tersebut menjadi janji Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
Bakom Tegaskan Program MBG tak Bisa Dihentikan, ini Alasannya
Bagikan