Politisi PDIP Bantah Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS "Pesanan" Jokowi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 04 April 2016
Politisi PDIP Bantah Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS

Politikus PKS Fahri Hamzah (Foto @fahrihamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Wakil Ketua DPR RI dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo. Namun, pemecatan dirinya dari seluruh jabatan kepartaian oleh PKS dipastikan tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin menepis tudingan pemecatan Fahri merupakan pesanan Jokowi. Ia menilai kritikan yang kerap dilontarkan Fahri terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masih sebatas normal.

"Terlalu jauh kalau Fahri dipecat karena permintaan Presiden. Justru, di mata Presiden Jokowi, Fahri bukan ancaman atau orang yang bisa merontokan posisi presiden. Lalu kenapa harus dipecat?" ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Senin (4/4). "Naif sekali kalau presiden meminta mencopotnya, lalu presiden PKS dengan enteng mengabulkan  permintaan tersebut. Apa manfaatnya?" lanjutnya.

Bahkan, lanjut TB Hasanuddin, kritikan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR tidak sebegitu keras dibanding dengan para anggota DPR.  

"Bagi anggota DPR sikap Fahri terhadap pemerintah itu dianggap biasa saja. Padahal banyak kritik anggota DPR yang lebih keras daripada Fahri, tapi disampaikan secara tertutup dalam acara RDP dan Raker," ungkap TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin berpendapat, pemecatan Fahri Hamzah dari partai berbasis Islam itu lebih dikarenakan persoalan internal. Oleh karena itu, TB Hasanuddin berharap agar semua pihak dapat secara jernih melihat masalah itu dengan tidak mengaitkan dengan hal di luar dari partai.

"Saya melihat ini lebih pada urusan intern PKS setelah ada perubahan pimpinan di lingkungan intern PKS. Dan mari kita saling menghormati masalah intern masing-masing, tak perlu harus ada kambing hitam," pungkas TB Hasanuddin.

BACA JUGA:

  1. Fahri Hamzah: Tentu Publik Ingin Tahu, Dosa Saya Apa Sih?
  2. Dipecat, Fahri Hamzah Ogah Mundur dari PKS
  3. Fahri Hamzah: Janganlah Kau Titipkan Nasibmu pada Manusia
  4. Presiden PKS Sudah Teken Surat Pemecatan Fahri Hamzah
  5. Pelanggaran Ini Jadi Alasan Fahri Hamzah Dipecat PKS

 

 

 

 

 

     

#PKS #TB Hasanudin #Fahri Hamzah Dipecat #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Bahaya Multitafsir Perpres Ekstremisme, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bungkam Kritik Politik
Poin mengenai perbedaan pandangan politik juga menjadi perhatian serius karena berisiko membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Bahaya Multitafsir Perpres Ekstremisme, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bungkam Kritik Politik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Bagikan