Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah pusat untuk mempersiapkan opsi lockdown guna minimalisir penyebaran wabah COVID-19 di tanah air. Menurutnya lockdown dapat dilakukan di Pulau Jawa terlebih dahulu.
"Opsi ‘lockdown’ yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tetang Kekaraninaan Kesehatan disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif Virus Corona karena pergerakan masyarakat antar wilayah masih terus terjadi," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat, (27/3).
Baca Juga
Papua Pilih Lockdown Akibat COVID-19, Begini Penjelasan Kemendagri
Politikus Partai Dakwah ini meminta pemerintah jangan menutup opsi lockdown tersebut lantaran hal ini bisa menjadi cara paling efektif mengatasi penyebaran virus Corona di Indonesia.
"Di beberapa negara opsi ini sudah dilakukan, termasuk negara tetangga Singapura dan Malaysia. Itu sebabnya sangat penting pemerintah transparan terhadap skenario yang akan dilakukan” ujarnya Sukamta.
Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan bahwa jika opsi lockdown dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa saja, hal ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak berada di Pulau Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek.
"Mengunci Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran virus. Pemerintah bisa melakukan lockdown terlebih dahulu di pulau Jawa selama 2 bulan. Jika data yang dipakai adalah data keluarga miskin, maka anggaran bantuan selama lockdown 2 bulan hanya membutuhkan sekitar Rp 12,5 trilliun," tegas Sukamta.
Menurut Dokter Lulusan Inggris ini berdasarkan perhitungan harga bahan pangan terkini di pasaran maka setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000 untuk mendukung opsi lockdown tersebut.
"Menurut data Badan Pusat Statistik per September 2019 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mencapai 12.555.900 orang ditambah maka, apabila dilakukan lockdown selama 2 bulan dibutuhkan sekitar Rp 12,5 trilliun,” imbuhnya.
Sukamta menekankan jika opsi lockdown ini dilakukan Pemerintah juga perlu menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Jawa.
"Perhitungan berdasarkan UMP di berbagai provinsi di Pulau Jawa pemerintah harus memberikan stimulus sekitar 300 trilliun tujuannya agar perusahaan mau merumahkan karyawannya," tegasnya.
Menurut Sukamta dana 300 trilliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran di APBN dan mungkin tidak sebesar itu.
"Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama lockdown," ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Sebelumnya, wilayah Tegal, Jawa Tengah endiri menjadi satu daerah yang sudah menerapkan lockdown akibat wabah Corona di tanah air.
Baca Juga
Pasien Positif COVID-19 di DKI Capai 523 Orang, 51 Meninggal Dunia
Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono memutuskan menutup akses masuk ke Tegal dengan beton movable concrete barrier (MBC) mulai 30 Maret sampai 30 Juli 2020.
Keputusan itu diambil setelah seorang warga Tegal dinyatakan positif virus corona pada Rabu (25/3).
Dengan temuan tersebut, Kota Tegal sudah masuk zona merah darurat corona. Penutupan akses masuk dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Kota Tegal. (Pon)
