Polisi Bubarkan Deklarasi #2019GantiPresiden, Hasto: Sangat Tepat

MerahPutih.Com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hasto Kristiyanto mengatakan, pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden oleh aparat kepolisian sudah tepat.

Menurutnya, gerakan ganti presiden yang digalang kelompok tertentu itu inkonstitusional, sehingga apa yang dilakukan aparat dinilainya sangat tepat.

"Sangat tepat, kami nilai itu sebagai suatu hal yang tepat dan toh dialog sudah kita lakukan," kata Hasto kepada awak media di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8).

Hasto menjelaskan, sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu berlaku selama lima tahun. Jadi, ketika seorang presiden terpilih sudah menyatakan sumpah jabatan, maka disitulah seluruh tanggung jawab sebagai presiden melekat. Karena itulah ada vacum dan upaya-upaya memvacumkan itu.

"Ya, sehingga marilah kita hadirkan kampanye menyampaikan gagasan kreatif bukan buat gerakan-gerakan apalagi disinyalir itu ditunggangi kelompok tertentu," tukasnya.

Berbeda jika gerakan-gerakan itu secara tegas menyatakan dukungan terhadap salah satu paslon tertentu. Misalnya, menyampaikan dukungan terhadap si A atau si B.

"Ya, misalnya seperti itu silakan. Itu kan ekspresi yang diatur dalam aturan main untuk menyampaikan dukungann kepada si a , si b, itu boleh," ujarnya.

Namun perlu digarisbawahi, harus sesuai aturan main, sesuai tatanan bangsa timur.

"Itu harus di kedepankan sehingga seluruh pimpinan parpol, seluruh elemen masyarakat termasuk paslon punya tanggung jawab mendidik hal-hal baik di masyarakat dengan kebudayaan dan kreativitas, itu kan sesuatu yang baik, kenapa harus melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan persoalan di bawah," imbuhnya.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pemerintah Kembali Impor Beras Dua Juta Ton, Demi Pemilu 2019?