PKS: Tiongkok Jangan Usik Kedaulatan Indonesia

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia, karena itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI, termasuk Tiongkok.

"Natuna kedaulatan NKRI. Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional," ujar Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/1).

Baca Juga

DPD Minta Konflik Natuna Diselesaikan Lewat Diplomasi

Dia mengatakan, klaim Tiongkok atas wilayah Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional, sehingga Indonesia tidak perlu ambil langkah negosiasi dan kompromi.

Jazuli menilai tepat protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri RI dengan memanggil Dubes Tiongkok dan Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah Tiongkok di Beijing.

"Menurut saya, yang perlu ditekankan bukan kita yang mencari masalah, tapi setiap bentuk pelanggaran batas wilayah atas kedaulatan NKRI punya konsekuensi serius," ucapnya dilansir Antara

Jazuli yang juga anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan China dan penerobosan yang dilakukan "Coast Guard" Tiongkok itu ilegal, melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral Tiongkok.

Menurut dia, jika protes keras Indonesia tidak digubris China, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Tiongkok.

"Indonesia dan China adalah dua negara bersahabat dan selama ini bekerja sama baik karena itu Pemerintah China jangan cari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Baca Juga

DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Hubungan Bilateral dengan Tiongkok

Jazuli mengatakan sekali lagi bukan Indonesia yang cari masalah, Indonesia ingin bersahabat baik. "Namun, kalau China cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana, dan sumberdaya 'at all cost'," pungkasnya. (*)