PKS Minta Pemprov DKI Waspadai Pesta Miras dan LGBT saat Malam Tahun Baru

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 30 Desember 2022
PKS Minta Pemprov DKI Waspadai Pesta Miras dan LGBT saat Malam Tahun Baru

Minuman Keras. (Ismail/Humas bea cukai Surakarta).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Selang sehari lagi momentum perayaan malam tahun baru 2022-2023 akan digelar di seluruh dunia. Acap kali perayaan pergantian kalender baru ini dimanfaatkan orang untuk bersenang-senang.

Oleh karena itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS M. Taufik Zoelkifli atau disapa MTZ meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI untuk mewaspadai peredaran miras dan pesta asusila.

Baca Juga:

1 Juta Orang Gunakan Kereta Api selama Libur Natal dan Tahun Baru

Hal tersebut berkaca pada kasus Resto and Bar Holywings beberapa waktu lalu, yang menjadi lokasi jual beli minuman keras (Miras).

"Saya yakin Holywings adalah fenomena gunung es. Modusnya, dia hanya urus izin restoran tapi ternyata tidak urus izin penjualan miras," ujar MTZ.

Maka, menurutnya, Dinas Parekraf perlu melakukan pengawasan ekstra agar tidak ada parti yang berimbas pada pesta Miras.

"Di kafe-kafe lain yang sejenis dengan itu, banyak dijumpai peredaran minuman keras. New year party jangan sampai berubah jadi ajang maksiat. Apalagi, minum minuman keras biasanya menyebabkan orang mudah berbuat jahat," ucapnya.

Baca Juga:

Berikut Jam Operasional TransJakarta saat Malam Tahun Baru

Selain itu, MTZ juga menegaskan bahwa Pemprov DKI harus waspada pada penyebaran dan penampilan dari simbol-simbol, atau bahkan kegiatan LGBT.

"Sekali lagi, ini bukan masalah semata-mata orientasi. Akan tetapi, perbuatan asusila, Jangan sampai malam tahun baru di Jakarta malah berubah jadi malam asusila,” tegasnya.

Berkaca dari berbagai penggerebekan pesta nude party atau gay party di beberapa tempat, MTZ berharap agar Dinas Parekraf lebih hati-hati dalam memberikan izin atau meninjau beberapa lokasi yang rawan.

"Selain masalah asusila dan izin tadi, nyata-nyata LGBT juga merusak pelaksanaan Pancasila di negeri kita," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Anjungan Lantai 2 Halte Tosari dan Bundaran HI Ditutup pada Malam Tahun Baru

#Miras #Pesta Miras #PKS #Pemprov DKI #Tahun Baru
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Bagikan