PKS Minta Pemprov DKI Kajian Ulang Harga Rumah DP 0 Rupiah

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus melakukan kajian kembali mengenai harga Rumah DP 0 Persen bagi warga DKI Jakarta. Apakah harga yang dipatok Pemprov DKI itu sudah sesuai dengan kemampuan warga Jakarta.

"Seperti DP 0 rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah," kata Suhaimi di Jakarta, Selasa (15/10).

Baca Juga

Riset Ungkap Progam Rumah DP 0 Rupiah Mubazir, Anies: Saya dulu juga Surveyor

Karena menurut dia, program DP 0 rupiah merupakan Program andalan Pemprov DKI yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki rumah.

Program itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.

Adapun syarat dan prosedur untuk memiliki rumah DP Rp 0 yang mesti dipenuhi masyarakat. Antara lain, belum memiliki rumah, warga ber-KTP Jakarta dan tinggal sekurang-kurangnya 5 tahun, tidak pernah menerima subsidi perumahan, dan berpenghasilan Rp 4-7 juta.

Baca Juga

Program DP 0 Rupiah Laris, Pemprov DKI Buka Gelombang Kedua

"Kalau saya melihat secara umum program jalan. Tapi kan di dalam lapangan itu pasti ada kendala-kendala. Misalnya di DP nol rupiah itu. Saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas," jelasnya.

Politikus PKS ini pun berharap pada Pemprov DKI untuk mempercepat pembangunan Rumah DP 0 Rupiah agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat DKI.

Baca Juga

Pemprov DKI Tinggal Selesaikan Fasilitas Sarana Rumah DP 0 Rupiah

"Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira menggangu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan Teman-teman DPRD," tutupnya.

Untuk diketahui, Rabu 16 Oktober 2019 besok Gubernur Anies Baswedan telah memimpin Ibu Kota selama 2 tahun sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 lalu. (Asp).