PKS: Kurang Kesadaran Warga Penyebab Kasus Corona Jakarta Terus Meningkat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 13 Juli 2020
PKS: Kurang Kesadaran Warga Penyebab Kasus Corona Jakarta Terus Meningkat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyebut kurangnya kesadaran warga terhadap protokol kesehatan menjadi penyebab kasus virus corona di ibu kota meningkat.

Partai pendukung Anies Pilkada DKI 2017 ini pun mengaku khawatir dengan kondisi Jakarta dengan terus naiknya kasus corona. Mengingat pada Minggu (12/7) kemarin, terjadi rekor tertinggi pertambahan positif corona sebanyak 404 kasus.

Baca Juga:

Anies: 66 Persen Pasien Positif Corona di Jakarta adalah Orang Tanpa Gejala

"Saya sudah sering ingatkan bahwa kesadaran masyarakat kita masih rendah, masih banyak yang menyepelekan fungsi masker di tengah pandemi. Physical distancing, memakai masker, dan aturan protokol kesehatan yang lainnya juga harus terus diperhatikan," kata Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani di Jakarta, Senin (13/7).

Yani juga meminta Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan ketat penerapakan protokol kesehatan di lapangan. Bila pemerintah lemah, masyarakat akan melanggar protap kesehatan dan yang dikhwatirkan akan bertambah terus kasus COVID-19.

"Kami menghimbau pihak pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan yang ketat," terang dia.

Petugas Puskesmas Duren Sawit melakukan tes swab terhadap pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Jumat (29/5/2020). Kegiatan tes kesehatan dilakukan usai lima pedagang positif COVID-19 berinteraksi dengan 50 pedagang lainnya di pasar tersebut. (ANTARA/HO-Kominfotik Jaktim)
Petugas Puskesmas Duren Sawit melakukan tes swab terhadap pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Jumat (29/5/2020). Kegiatan tes kesehatan dilakukan usai lima pedagang positif COVID-19 berinteraksi dengan 50 pedagang lainnya di pasar tersebut. (ANTARA/HO-Kominfotik Jaktim)

Pemprov DKI sudah memberikan lampu hijau dibukanya kembali hiburan bioskop di DKI. Lanjut Yani, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) diharapkan dapat melakukan pemantauan ketat protokol kesehatan di bioskop agar tidak menjadi klaster baru kasus corona di Jakarta.

"Industri bioskop kan juga usaha yang sangat terdampak oleh wabah corona jadi kita berharap industri ini bisa segera bangkit lagi," tutur dia.

Baca Juga:

Penderita Corona di Jakarta Naik 10 Persen, Pengamat Soroti Kinerja Pemprov DKI

Yani meminta kepada pelaku usaha bioskop untuk berani bertindak tegas terhadap setiap pengunjung yang melanggar protokol kesehatan.

"Karena yang akan terancam jika sampai ada klaster wabah di bioskop kan pelaku usaha itu sendiri. Bisa saja jika terjadi penularan di bioskop menyebabkan izin operasionalnya ditahan. Kita tidak berharap ini terjadi. Semoga wabah ini bisa segera berakhir dan kegiatan ekonomi bisa membaik," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Sebut Transportasi Umum di Jakarta Rawan Penyebaran COVID-19

#Virus Corona #DKI Jakarta #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Melalui wacana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat mengatasi persoalan sampah hingga 7.000 ton.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
ShowBiz
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Tim penyelenggara berambisi mendatangkan deretan anggota juri internasional yang memiliki rekam jejak serta filmografi kuat.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Indonesia
Air Perpipaan PAM Jaya Bantu Perlambat Penurunan Muka Tanah Jakarta
Dengan tersedianya layanan air bersih melalui jaringan pipa, ketergantungan warga terhadap pengambilan air tanah diharapkan semakin berkurang.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Air Perpipaan PAM Jaya Bantu Perlambat Penurunan Muka Tanah Jakarta
Indonesia
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Saat ini proses penyaluran masih memerlukan verifikasi lanjutan terhadap data penerima.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Indonesia
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Gubernur Pramono Anung menargetkan rapelan selisih gaji PJLP DKI Jakarta mulai dibayarkan awal November 2026.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Indonesia
Jakarta Jadi Tuan Rumah World Cities Culture Summit 2027, Siap Jamu 50 Pemimpin Dunia
Jakarta siap menyambut delegasi dari lebih dari 50 kota di dunia yang akan menghadiri forum tahun depan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Jakarta Jadi Tuan Rumah World Cities Culture Summit 2027, Siap Jamu 50 Pemimpin Dunia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Bagikan