PKS Heran Elektabilitas Anies-Cak Imin Selalu Buruk dalam Hasil Survei

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 30 Oktober 2023
PKS Heran Elektabilitas Anies-Cak Imin Selalu Buruk dalam Hasil Survei

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (kiri) menghadiri diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu (29/10/2023). (ANTARA/Rina Nur Anggraini.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), kerap berada di urutan terakhir di antara yang lain dalam sejumlah survei Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengaku heran dengan hasil survei elektabilitas untuk pasangan Anies-Cak Imin.

"Di survei jelek semua tetapi di jalanan banyak massanya (Anies-Imin). Itu yang gak jelas, yang benar yang mana juga saya enggak tahu," kata Aboe Bakar, usai menghadiri diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu (30/10).

Baca Juga:

Lawan Nepotisme, Anies Tegaskan Negara Bukan Milik Satu Keluarga

Dia mengatakan bahwa Anies Baswedan-Cak Imin merupakan bakal pasangan capres-cawapres yang paling siap, meskipun awalnya dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak.

"Seakan-akan paslon ini enggak akan masuk, ternyata masuk gelombang pertama, daftar pertama, betapa siapnya si paslon," ujar Aboe Bakar, seperti dikutip Antara.

Dalam diskusi itu, pendiri Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan bahwa PKS merupakan tulang punggung kubu Anies-Imin dalam mendulang suara.

"Semua kandidat kalau ada PKS pasti ramai (massanya) karena kemampuan mobilisasi dan militansi PKS luar biasa," kata Qodari.

Ia menyatakan itulah alasan mengapa massa Anies-Imin tampak banyak di lapangan, meskipun hasil survei elektabilitas Anies Baswedan paling rendah di antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Anak Mahfud MD Kampanyekan Anies di Madura

Sebelumnya, salah satu lembaga survei Indikator Politik Indonesia melaporkan bahwa Anies Baswedan berada di urutan ketiga terkait elektabilitas di Jawa Timur dengan persentase 14,4 persen.

Elektabilitas Anies berada di bawah bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan 43,9 persen dan Prabowo Subianto dengan 33,8 persen. Sedangkan sebanyak 8,0 persen menyatakan tidak memilih atau tidak menjawab.

Adapun hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melaporkan bahwa elektabilitas bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan mengalami penurunan setelah mendeklarasikan diri berpasangan dengan Muhaimin Iskandar.

Elektabilitas Anies pada Agustus tercatat sebesar 19,7 persen, lalu turun sebesar 5,2 persen pada survei September sehingga menjadi 14,5 persen. (*)

Baca Juga:

Anies Baswedan Tawarkan Din Syamsudin Masuk Tim Pemenangan AMIN

#Anies Baswedan #Pilpres #Pilpres 2024 #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Bagikan