Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Heran Elektabilitas Anies-Cak Imin Selalu Buruk dalam Hasil Survei

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 30 Oktober 2023
PKS Heran Elektabilitas Anies-Cak Imin Selalu Buruk dalam Hasil Survei

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (kiri) menghadiri diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu (29/10/2023). (ANTARA/Rina Nur Anggraini.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), kerap berada di urutan terakhir di antara yang lain dalam sejumlah survei Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengaku heran dengan hasil survei elektabilitas untuk pasangan Anies-Cak Imin.

"Di survei jelek semua tetapi di jalanan banyak massanya (Anies-Imin). Itu yang gak jelas, yang benar yang mana juga saya enggak tahu," kata Aboe Bakar, usai menghadiri diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu (30/10).

Baca Juga:

Lawan Nepotisme, Anies Tegaskan Negara Bukan Milik Satu Keluarga

Dia mengatakan bahwa Anies Baswedan-Cak Imin merupakan bakal pasangan capres-cawapres yang paling siap, meskipun awalnya dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak.

"Seakan-akan paslon ini enggak akan masuk, ternyata masuk gelombang pertama, daftar pertama, betapa siapnya si paslon," ujar Aboe Bakar, seperti dikutip Antara.

Dalam diskusi itu, pendiri Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan bahwa PKS merupakan tulang punggung kubu Anies-Imin dalam mendulang suara.

"Semua kandidat kalau ada PKS pasti ramai (massanya) karena kemampuan mobilisasi dan militansi PKS luar biasa," kata Qodari.

Ia menyatakan itulah alasan mengapa massa Anies-Imin tampak banyak di lapangan, meskipun hasil survei elektabilitas Anies Baswedan paling rendah di antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Anak Mahfud MD Kampanyekan Anies di Madura

Sebelumnya, salah satu lembaga survei Indikator Politik Indonesia melaporkan bahwa Anies Baswedan berada di urutan ketiga terkait elektabilitas di Jawa Timur dengan persentase 14,4 persen.

Elektabilitas Anies berada di bawah bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan 43,9 persen dan Prabowo Subianto dengan 33,8 persen. Sedangkan sebanyak 8,0 persen menyatakan tidak memilih atau tidak menjawab.

Adapun hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melaporkan bahwa elektabilitas bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan mengalami penurunan setelah mendeklarasikan diri berpasangan dengan Muhaimin Iskandar.

Elektabilitas Anies pada Agustus tercatat sebesar 19,7 persen, lalu turun sebesar 5,2 persen pada survei September sehingga menjadi 14,5 persen. (*)

Baca Juga:

Anies Baswedan Tawarkan Din Syamsudin Masuk Tim Pemenangan AMIN

#Anies Baswedan #Pilpres #Pilpres 2024 #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan