Zulfikar Sy
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengatasi konflik antara DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kepala negara dan kepala pemerintahan, kalau sayang jangan buang energi dan modal sosial yang mahal ini dengan kekisruhan. Masuklah, ajak bicara selesai urusan," ujarnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7).
Sebelumnya, Prof Yusril Ihza Mahendra menyarankan, konflik antara DPR dengan KPK diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, Mardani tidak sependapat dengan saran Yusril tersebut.
"Prof Yusril punya tafsir, pendapat pakar yang lain pun mengatakan bahwa KPK tidak masuk ke dalam rumpun eksekutif," jelasnya.
"Oleh karena itu, pendekatan hukum bukan merupakan pendekatan yang menyelesaikan masalah," sambung Mardani.
Bahkan, ia menilai, perselisihan antara parlemen dan lembaga antirasuah tersebut merupakan persoalan politik yang dibalut jubah hukum.
"Jadi bukan pengadilan, karena pengadilan pun tidak akan selesai karena ini bukan urusan hukum tapi urusan politik," pungkas Mardani. (Pon)
Berita lain terkait KPK dalam artikel: Pegawai KPK Ajukan Judicial Review Angket DPR, Pimpinan Belum Tahu?
