PKI dan Warisan Dendam Politik yang Tak Pernah Selesai

MerahPutih.Com - Dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila bijaknya kita menoleh sejenak sejarah panjang dendam politik terhadap Partai Komunis Indonesia yang dituding ingin mengganti ideologi Pancasila dengan paham komunis.

Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah menjadi semacam gaung trauma yang siapapun nyaris tak ingin mendengarnya lagi di Indonesia.

Rasa sakitnya pengkhiatan, kekejaman, hingga anyir darah kebengisan komunisme seperti dilekatkan sangat erat pada sejarah kelamnya partai itu kepada masyarakat di Tanah Air.

Suatu contoh yang paling mengemuka dan hangat, yaitu sejarah peristiwa malam G30S/PKI.

Menurut Penggagas dan Pendiri Gerakan Damai Nusantara Jappy M. Pelokilla, selama puluhan tahun rakyat Indonesia harus menerima sejarah yang ditulis berdasar tujuan yang hendak diraih.

Akibatnya, tak ada tempat untuk mereka yang menjadi korban atau dikorbankan, dituding, dan dituduh PKI. Mereka bahkan tak pernah disebut di dalam sejarah.

Kisah serta derita hidup dan kehidupan mereka menjadi tragedi dan stigma, aib yang tetap membekas, bahkan sebagai luka-luka batin yang tak tersembuhkan.

Oleh karena itu, agar lepas dari beban berat tersebut, mereka mencoba untuk mengungkapkan kebenaran sejarah 1965/1966. Mereka sebagai anak-cucu dari yang dituduh dan dituding PKI, ingin mendapatkan kejelasan dan kepastian.

"Jika ya, maka dengan lapang dada, mereka akan menerimanya. Namun, jika tidak, maka harus ada pemulihan diri secara menyeluruh," kata Jappy.

Sayangnya memang kebencian itu laksana diwariskan secara turun-temurun.

Bahkan pemerintah di bawah Presiden Jokowi sebagaimana dilansir Antara, saat ini harus rela menanggung beban sejarah komunis sebagai sebuah dosa yang seperti dituntut untuk dipertanggungjawabkan.

Jangan Terulang Padahal Presiden Jokowi sendiri telah dengan tegas menyatakan sikapnya bahwa pemerintah akan selalu memegang teguh Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan tidak memberi ruang kepada PKI.

Hal itu berarti bahwa diri dan pemerintahannya telah berkomitmen untuk melarang PKI tumbuh di Bumi Pertiwi.

Sebagai gantinya Presiden mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk memegang teguh Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab, ia tak ingin jika sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi. Jokowi tidak ingin memberi ruang kepada ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Presiden Jokowi membangun wacana untuk membuat film tersebut dalam versi baru yang lebih holistik, tanpa meninggalkan fakta sejarah, dengan melepaskan kepentingan penguasa ketika itu.

Memang ada begitu banyak pihak yang mencoba memanfaatkan sebuah kebencian politik yang diwariskan itu untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Namun, Jokowi menganggap bahwa ada begitu banyak hal yang lebih penting ketimbang berkutat dengan polemik isu komunisme yang tak berkesudahan.

Presiden Jokowi lebih memilih untuk mengajak seluruh komponen bangsa bersinergi membangun bangsa.

Rekonsiliasi Profetik Mengenai PKI, ada tulisan Soe Hok Gie yang relevan mengambil kata-kata dari Mayjend. T.B. Simatupang yang diambil dari Laporan dari Banaran halaman 98, sebagai berikut: "Saya sendiri yakin bahwa anak-anak biasa, yakni prajurit-prajurit dan pemuda-pemuda yang telah gugur pada kedua pihak selama peristiwa Madiun ini umumnya tidak tahu-menahu tentang persoalan-persoalan yang berada di belakang tragedi nasional ini. Saya yakin bahwa doa yang terakhir dari anak-anak itu semua adalah untuk kebahagiaan dan kebesaran tanah air yang satu juga".

Maka komunisme pun menyimpan aroma tanda tanya sekaligus luka yang amat dalam di benak masyarakat Indonesia.(*)