PKB Ogah Ajukan Hak Angket Minyak Goreng Seperti Usulan PKS

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 20 Maret 2022
PKB Ogah Ajukan Hak Angket Minyak Goreng Seperti Usulan PKS

Aktivitas salah seorang pedagang minyak goreng curah di pasar tradisional di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Foto: ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah politik diungkapkan para Politikus Senayan terkiat langka dan mahalnya minyak goreng di pasaran. Beberapa usulan yang mengemuka diantaranya pembentukan panitia khusus sampai pengajuan hak angket.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tidak sepakat dengan usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait penggunaan hak angket menyikapi kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng.

Baca Juga:

Harga Minyak Goreng Tembus Rp 24.000 Per Liter, Pedagang Eceran Tak Berani Kulak

Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Faisol Reza mengatakan, partainya masih fokus dengan langkah-langkah yang diambil DPR khususnya Komisi VI terkait persoalan minyak goreng ini.

"Nggak (sepakat menggulirkan hak angket minyak goreng)," kata Faisol saat dikonfirmasi, Sabtu (19/3.

Faisol mengatakan, PKB fokus pada Panitia Kerja (Panja) yang sudah dibentuk oleh Komisi VI dalam menyikapi persoalan minyak goreng. Ia menyebut PKB akan memaksimalkan kerja Panja untuk mengurai persoalan minyak goreng ini.

"Kita sudah membentuk Panja di Komisi VI terkait minyak goreng dan pangan. Kita Fokus di sana," ujar Faisol.

Petugas Satgas Pangan Polda Jateng mengecek ketersediaan minyak goreng di pusat perbelanjaan Sabtu. (ANTARA/ HO-Humas Polda Jateng)
Petugas Satgas Pangan Polda Jateng mengecek ketersediaan minyak goreng di pusat perbelanjaan Sabtu. (ANTARA/ HO-Humas Polda Jateng)

Sebelumnya, PKS menyatakan akan mengusulkan penggunaan hak angket terkait kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng yang terjadi di masyarakat belakang ini.

Pasalnya, kisruh minyak goreng telah membebani masyarakat dan bahkan terdapat masyarakat yang meninggal dunia karena antrean untuk mendapatkan minyak goreng.

PKS klaim menemukan sejumlah indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam persoalan minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Pon)

Baca Juga:

Mendag Lutfi Siapkan Strategi Keluarkan Banyak Merek Minyak Goreng

#Minyak Goreng #PKS #PKB #Harga Sembako #Sembako
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Update Harga Sembako Hari Ini 14 November 2026: Daging dan Cabai Naik, Bawang Merah Turun
Pantau update harga sembako hari ini 14 November 2026. Harga daging dan cabai alami kenaikan, sementara bawang merah turun. Cek daftar lengkapnya di sini!
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
Update Harga Sembako Hari Ini 14 November 2026: Daging dan Cabai Naik, Bawang Merah Turun
Indonesia
Update Harga Sembako Hari Ini 13 November 2026: Cabai Keriting Turun, Beras Merangkak Naik
Pantau update harga sembako hari ini 13 November 2026. Harga cabai keriting turun lumayan tajam, sementara beras sedikit naik. Cek daftar lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 November 2026
Update Harga Sembako Hari Ini 13 November 2026: Cabai Keriting Turun, Beras Merangkak Naik
Indonesia
Harga Sembako Hari Ini 12 November 2026: Cabai Merah Besar, Telur Ayam Ras Hingga Beras Turun Drastis
Penasaran dengan harga sembako hari ini? Cek update harga bahan pokok Rabu, 12 November 2026. Kabar baik, harga cabai dan daging ayam merosot drastis di pasaran!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 November 2026
Harga Sembako Hari Ini 12 November 2026: Cabai Merah Besar, Telur Ayam Ras Hingga Beras Turun Drastis
Indonesia
Update Harga Sembako Hari Ini 11 November 2026: Cabai Rawit dan Bawang Merah Naik, Daging Ayam Turun
Cek update harga sembako hari ini 11 November 2026 terbaru. Mulai dari pergerakan harga cabai, beras, daging, hingga minyak goreng. Simak rincian lengkapnya biar belanja makin hemat!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Update Harga Sembako Hari Ini 11 November 2026: Cabai Rawit dan Bawang Merah Naik, Daging Ayam Turun
Indonesia
Update Harga Sembako Hari Ini 10 November 2026: Cabai Makin 'Pedas', Bawang Merah Meroket Lebih dari Rp 3 Ribu
Mencari update harga sembako hari ini Selasa 10 November 2026? Cek daftar lengkap harga cabai, beras, minyak goreng, dan daging di pasar tradisional seluruh provinsi di sini.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Update Harga Sembako Hari Ini 10 November 2026: Cabai Makin 'Pedas', Bawang Merah Meroket Lebih dari Rp 3 Ribu
Indonesia
Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Merah Meroket Rp96 Ribu, Cek Update Pangan PIHPS!
Cari tahu update harga sembako hari ini! Cabai rawit merah makin pedas tembus Rp96.700 per kg, disusul harga telur ayam dan beras. Cek daftar lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Merah Meroket Rp96 Ribu, Cek Update Pangan PIHPS!
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Bagikan