Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan dukunganya terhadap usulan tambahan anggaran 2026 yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Ia pun berharap, tiga lembaga itu bisa bekerja semakin baik. Dukungan itu disampaikan Abdullah saat Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Ketua KPK, Ketua PPATK, dan Kepala BNN.
Rapat tersebut membahas rancangan kerja dan keuangan (RKA) dan rancangan kerja pemerintah (RKP) kementerian/lembaga 2026, serta laporan pemeriintah pusat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).
Pada kesempatan tersebut, Abdullah menyampaikan apresiasi terhadap kerja-kerja yang disampaikan KPK, BNN, dan PPATK. Menurutnya, ketiga lembaga itu sudah bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan banyak perubahan yang telah dilakukan.
Baca juga:
Fraksi PKB Desak Pemerintah Sempurnakan Regulasi dan Pedoman Pelaporan Kinerja
“Mitra KPK sudah banyak melakukan perbaikan sistem, mulai sistem digitalisasi, pelaporan, dan perbaikan lainnya,” ujarnya.
PPATK juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Misalnya, melakukan penelusuran terhadap praktik judi online (Judol) yang sangat marak di Indonesia. Menurut Abdullah, judi online sudah termasuk extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Seperti halnya korupsi, judi online juga merusak sendi-sendi kehidupan.
“Oleh karena itu, tidak cukup hanya pemblokiran ribuan rekening yang terlibat judi online. Karena di lapangan, ada agen yang bertugas membuat rekening. Hal ini harus menjadi perhatian serius,” ungkap legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu.
Selain itu, BNN juga sudah bekerja keras melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia mengetahui langsung bagaimana kondisi di lapangan saat melakukan kunjungan spesifik.
Baca juga:
Menurut Abdullah, ada daerah yang kondisinya memprihatinkan.
“Ada provinsi yang hanya memiliki dua BNNK. Tentu, kondisi itu sangat memprihatinkan,” beber Abdullah.
Melalui kinerja yang dicapai, Abdullah mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan KPK, PPATK, dan BNN. Dia meminta ketiga lembaga itu bisa bekerja semakin baik ke depan. Yang pasti, pihaknya sangat mendukung usulan tambahan anggaran.
Pada rapat itu, KPK mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp1,34 triliun ke DPR. Pagu indikatif KPK untuk 2026 sebesar Rp 878,4 miliar.
Baca juga:
Legislator PKB: Usut Tuntas Kematian Brigadir Nurhadi, Hukum Berat Pelaku
PPATK mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp 1,19 triliun untuk tahun anggaran 2026. Pagu anggaran yang diterima PPATK pada 2026 sebesar Rp 199 miliar.
Sedangkan, BNN mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp 2,1 triliun, dari pagu indikatif sebesar Rp 1 triliun. (Pon)
