Pj DKI 1 soal Dugaan Korupsi Bansos DKI Era Anies: Enggak Bisa Komentari

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tak mau banyak komentar terkait adanya dugaan praktik korupsi bantuan sosial (Bansos) DKI era Anies Baswedan.

"Enggak bisa komentari. Silakan nanti dibahas oleh KPK," kata Pj Heru di Jakarta, Jumat (13/1).

Baca Juga

Pemprov DKI Tampik Ada Korupsi Bansos COVID-19 Era Anies

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon 1 ini juga enggan menelusuri lebih lanjut soal dugaan tersebut. Sebab, kata dia, hal itu terjadi pada gubernur sebelumnya, bukan era dirinya memimpin.

"Itu lama tahun 2020, saya enggak tahu. Tapi kan waktu itu (penyaluran bansos) sudah selesai, kan," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD Fitria Rahadiani menampik adanya korupsi dalam bansos COVID-19.

"Stok beras di Pulo Gadung itu merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," kata Fitria saat dikonfirmasi awak media, Kamis (12/1).

Fitria mengungkapkan, bahwa sisa stok milik Perumda Pasar Jaya itu akan dijual kembali dengan skema lelang pada akhir bulan ini.

"Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," paparnya.

Seperti diketahui, dugaan korupsi program bansos COVID-19 Pemprov DKI diungkap oleh akun Twitter @kurawa. Lewat cuitannya, @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos yang dijalankan di era Gubernur Anies Baswedan ini.

Awalnya, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran hingga Rp 3,65 triliun untuk penyaluran bansos dalam bentuk sembako.

"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?," tulis @kurawa dalam cuitannya.

Baca Juga

KPK Periksa Lukas Enembe Setelah Masa Pembantarannya Usai

Ia mengklaim tak mengetahui mengapa penyaluran bansos terbesar melalui Perumda Pasar Jaya, salah satu BUMD DKI Jakarta.

Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur.

Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.

Namun, @kurawa mengaku terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Ia mengklaim, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Setelah itu, @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut.

@kurawa bahkan mengunggah sebuah dokumen berjudul risalah rapat. Dalam dokumen itu, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos itu.

Dalam dokumen risalah rapat yang sama, rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik itu tertulis berlangsung pada 12 Mei 2022.

@kurawa menguraikan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.

Dalam dokumen yang diunggah @kurawa, disebut ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya.

Menurut @kurawa, aparat penegak hukum harus bertindak berdasar temuan kantor akuntan publik tersebut karena ada unknown shrinkage senilai Rp 150 miliar.

@kurawa mengaku hendak menelusuri lebih lanjut berkait hasil audit forensik kantor akuntan publik itu terhadap bansos tersebut. (Asp)

Baca Juga

KPK Siap Usut Dugaan Korupsi Bansos DKI