Pj DKI 1 Bentuk Komite Advokasi Daerah Antikorupsi

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi. Kini, kerja sama itu semakin berkembang dalam rangka pencegahan korupsi dunia usaha.

Atas dorongan KPK, Pemprov DKI telah membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024 melalui Keputusan Gubernur Nomor 859 Tahun 2022.

KAD Antikorupsi ini dibentuk sebagai wadah diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik guna membahas isu-isu strategis dan kendala-kendala proses bisnis yang terjadi di daerah dalam rangka membangun bisnis yang berintegritas. Sehingga, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif.

Baca Juga:

KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan, kerja sama dengan KPK ini sebagai upaya meningkatkan kualitas ekosistem dunia usaha. Dengan ekosistem yang bebas korupsi, tentunya dunia usaha akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menunjang keberhasilan program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan nasional.

"Tadi disampaikan juga terbentuk KAD Antikorupsi, saya sangat apresiasi upaya sejak dini dilakukan pencegahan dan mengingatkan apa yang harus dilakukan terkait aturan-aturannya," ujarnya dalam acara Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Dunia Usaha di Balai Kota DKI, Selasa (22/11).

KAD Antikorupsi bersifat independen, transparan dan sukarela dengan semangat pemberantasan korupsi bersama demi membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. KPK akan mengawasi progres pencapaian rencana aksi/rekomendasi dari KAD Antikorupsi dan mengadvokasi rekomendasi yang dihasilkan.

Heru pun berharap, KAD Antikorupsi dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah komunikasi dan dialog antara Pemprov DKI Jakarta selaku regulator dengan para pelaku usaha dalam membahas isu strategis yang menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta lapangan kerja di Jakarta.

Baca Juga:

Eks KSAU Agus Supriatna jadi Saksi Sidang Korupsi Helikopter AW-101

Diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi penyelesaian atas kendala-kendala dalam proses bisnis, baik kepada KPK RI, regulator, maupun asosiasi bisnis.

Pemprov DKI Jakarta bersama semua pihak perlu terus meningkatkan kepedulian, terutama dalam pencegahannya. Sebab, pencegahan korupsi merupakan tahap yang tidak kalah penting dalam keseluruhan pemberantasan korupsi. Untuk itu, Heru mengimbau para kepala perangkat daerah yang masuk dalam keanggotaan KAD Antikorupsi DKI Jakarta agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

"Hanya dengan komitmen yang kuat, keberadaan KAD Antikorupsi dapat mendorong peningkatan perekonomian, kualitas pelayanan publik, serta dapat mewujudkan Jakarta bersih dari korupsi. Pencegahan atau pemberantasan korupsi itu harus terus-menerus dilakukan, agar temuannya (kasusnya) menurun jika dari awal sudah dilakukan pencegahan, sehingga dapat terwujud ekosistem dunia usaha yang baik dan bebas korupsi," ucap Pj DK 1 ini.

KAD Antikorupsi Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2024 diketuai oleh Prof. Paiman Raharjo (Rektor Univ. Prof. Dr. Mustopo), yang kepengurusannya terdiri dari:

a. Unsur Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. Unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah;

c. Unsur Akademisi; dan

d. Unsur Organisasi Non Pemerintah (NGO). (Asp)

Baca Juga:

Kejagung Periksa Eks Pejabat Kemenko Perekonomian Terkait Korupsi PT Surveyor