Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 stagnan di angka 37, peringkat 96 dari 168 negara.
"Salah satu indikatornya adalah bagaimana kita berdemokrasi, yang dinilai dari bagaimana dalam menyelenggarakan Pemilu," kata Saut dalam acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Aceh, di Aula Serbaguna Pemprov Aceh, Kamis (26/4).
Untuk itu, KPK berharap Pemilihan Kepada Daerah kedepan, rakyatnya datang dengan gembira, penyelenggara bekerja dengan profesional, dan calon pasangan memiliki integritas dan kecerdasan.
"Berintegritas apa sih sebenarnya? Nilai-nilai integritas itu terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil," ujar Saut.
Saut menambahkan, kedepan lembaga antirasuah akan membuka Kantor wilayah yang akan memantau daerah-daerah. Termasuk Aceh dan daerah-daerah yang rawan memicu korupsi. Para calon kepala daerah kedepannya akan menyusun APBD. Ia berharap jika dalam proses penyusunannya ada kepala daerah yang tarik-menarik soal anggaran, diharapkan segera lapor ke KPK.
Checks and balances antara eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik. Selain itu, KPK juga menyarankan agar Pilkada bisa dilaksanakan dengan gembira. "Namun ingat akan ada ranjau-ranjau yang memungkinkan anda sekalian "bertemu KPK"," ucap Saut.
Dengan hati nurani, rakyat akan mengetahui calon yang berkualitas dan layak untuk memimpin. Dia juga mengingatkan bahwa kalah dan menang dalam negara demokrasi merupakan keniscayaan.
"Kalah menang sudah pasti, bagaimana kita menghadapinya dengan berkah. Kami di KPK merasakan perubahan sangat lambat, OTT nambah, case building nambah," ungkapnya.
Kendati demikian, KPK juga menekankan bagaimana faktor pencegahan juga bisa menekan tindak pidana korupsi. KPK sendiri tak kaku. KPK menerima jika ada masukan dan saran soal pencegahan korupsi. KPK akan bisa memediasi agar lebih dinamis.
Pilkada Aceh Wajib Bebas Kekerasan dan Hoax
Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan Pilkada yang bersih serta aman menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu, dia berharap Pilkada tidak diwarnai dengan kekerasan dan hoax. "Agar rakyat dapat memilih dengan bebas, dan aman dalam menentukan pemimpin yang berkualitas. Inilah yang kita sebut Pilkada berintegritas," ujarnya.
Di sisa waktu dua bulan sebelum Pilkada, dia juga berharap tidak ada fitnah dan hambatan dalam kontestasi demokrasi lokal di tanah Rencong tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat dan pilihan. Nova mengajak para pihak terkait mendukung Pilkada dalam balutan religi dan persaudaraan
"Tidak perlu terpancing tindakan provokatif yang menghasut untuk melawan hukum," ujarnya.
Selain itu, Nova juga meminta para pihak terkait berkomitmen mendorong Pilkada yang bersih tanpa kekerasan, money politik, serta pelanggaran hukum lainnya. "Meminta KIP di wilayah kab/kota masing-masing dengan serius, jujur, independen, tanpa berpihak pada pihak manapun kecuali peraturan perundang-undangan," ujarnya.
"Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk aktif memantau semua tahapan pilkada dalam mengawal pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas," tegasnya.
Menurut Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh Ridwan Hadi, kegiatan ini merupakan Program Pilkada Berintegritas.
"Tujuannya agar nantinya calon kepala daerah dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, clean and good governance," kata Ridwan.
Ridwan menegaskan, suksesnya Pilkada bukan hanya menjadi tugas penyelenggara dan pengawas, namun juga peran partai politik dan pasangan calon. Selain itu, peran media dalam suksesnya pilkada berintegritas yang lebih baik, lebih aman dan lebih damai. "sehingga terpilih kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas," tuturnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, ajang pesta demokrasi ini diikuti oleh 565 pasangan calon Kepala Daerah. Dari jumlah tersebut, 439 diusung parpol dan 126 jalur perorangan. "Pesta demokrasi harus menampilkan wajah calon pemimpin yang bersih dan berintegritas," kata Widodo.
Untuk itu, Widodo meminta semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban. Indeks kerawanan pemilu merupakan indikator yang ditentukan oleh integritas penyelenggara yang profesional, kontestasi dalam kampanye, dan tingkat partisipasi dalam penggunaan hak pilih.
"Penekanan kedua adalah calon kepala daerah yang bersih dan menghindari praktik-praktik korupsi dan money politic.
Menurut Widodo, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, ada tiga aspek yang memerlukan penguatan agar korupsi di tingkat pemerintah daerah dapat ditekan.
"Pertama, perencanaan dan penganggaran daerah, kedua pengelolaan APBD, dan ketiga perizinan," ungkap Widodo. (Pon)
