Pimpinan DPRD DKI Sebut ITF Dibatalkan Agar Tidak Boros Anggaran

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 15 Agustus 2023
Pimpinan DPRD DKI Sebut ITF Dibatalkan Agar Tidak Boros Anggaran

Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10). ( ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono menghentikan pembangunan pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter didukung penuh pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan, tujuan Pj Heru menyetop proyek ITF cukup baik guna merampingkan anggaran APBD DKI.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Dukung Pj Heru Stop Proyek ITF Sunter

"Sebetulnya ini soal perampingan anggaran. Tujuan pak Pj Gubernur baik, agar tidak boros anggaran," kata Zita saat dikonfirmasi, Selasa (15/8).

Karena, kata Zita, kalau melihat postur anggaran ITF, jauh lebih besar dari Refused Derived Fuel (RDF) Plant.

Adapun dari laporan Pj Heru, DKI Jakarta membutuhkan uang Rp 3 triliun per tahun, apabila ITF dilanjutkan.

"Padahal hasilnya sama saja, bahkan mungkin lebih baik RDF," urainya.

Baca Juga:

Heru Budi Akui Siap Hadapi Hak Angket DPRD DKI Soal Pembatalan ITF

Lalu bila dilihat dari pemanfaatkan program RDF Plant itu, kata dia, dapat menghasilkan produk yang bisa dibeli oleh pabrik semen dan PLN. Hasil RDF itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik.

"Sehingga kedepannya bisa di biayai sendiri, tidak membebani pemerintah," kata politikus PAN ini.

Kemudian dari segi waktu pembangunan, RDF yang sudah ada di Bekasi, mampu di bangun 1,5 tahun. Sedangkan ITF Sunter, Jakarta Utara dari tahun 2016 sampai saat ini belum rampung juga.

"Saya pikir kita sudah bisa menilai, dari efisiensi anggaran dan waktu, sudah jelas RDF lebih ideal, apalagi soal manfaatnya," urainya.

"Namun, dalam peralihan dari ITF ke RDF, saya berharap, Pemprov bisa memikirkan tataletaknya, jangan di tempat padat penduduk, karena sangat tidak tepat jika pengolahan sampahnya dekat dengan pemukiman," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Komisi D DPRD DKI Dukung Heru Budi Stop Proyek ITF Sunter

#DPRD DKI Jakarta #Sampah #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Jakarta Pramono Anung Ancam Lacak Media Sosial Tampilkan Tawuran
Banyak pelajar melakukan tawuran hanya untuk terlihat gagah dan disebarkan di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Gubernur Jakarta Pramono Anung Ancam Lacak Media Sosial Tampilkan Tawuran
Indonesia
Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif
Satgas khusus ini akan bertugas hingga 10 Oktober 2025 atau selama masa perbaikan gerbang tol.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif
Indonesia
DPRD DKI Terima Laporan Pungli hingga Rp 5 Juta di Sekolah Gratis
Padahal, pemerintah telah menetapkan kebijakan sekolah gratis.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
DPRD DKI Terima Laporan Pungli hingga Rp 5 Juta di Sekolah Gratis
Indonesia
Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam
Massa berdemo di depan kantor DPRD DKI menolak perda kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat hiburan malam.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal parkir liar 21 tahun yang ditemukan di lahan Pemprov.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Indonesia
Parkir Liar Rugikan Pemprov DKI Jakarta Rp 37,8 Miliar, Pansus Minta Tindakan Hukum Tegas
ansus Parkir DPRD akan terus mengawal agar tata kelola parkir di Jakarta transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Parkir Liar Rugikan Pemprov DKI Jakarta Rp 37,8 Miliar, Pansus Minta Tindakan Hukum Tegas
Indonesia
Jakarta Running Festival Siap Digelar, Pramono: yang Bawa Uang, Belanjalah di Ibu Kota
Makin sering Jakarta menggelar event besar maka akan dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat branding kota sebagai destinasi olahraga serta pariwisata yang menarik, aman, dan nyaman.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Jakarta Running Festival Siap Digelar, Pramono: yang Bawa Uang, Belanjalah di Ibu Kota
Indonesia
Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
DPRD DKI Jakarta menemukan parkir liar 21 tahun di lahan Pemprov. Kerugiannya pun mencapai Rp 37,8 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Indonesia
Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan untuk bersikap tegas terhadap guru yang bermasalah. Selama ini, ada guru yang terlibat kasus pelecehan seksual.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila
Indonesia
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Tindakan flexing Bebizie dinilai tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Bagikan