Pimpinan DPRD DKI Sebut ITF Dibatalkan Agar Tidak Boros Anggaran


Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10). ( ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
MerahPutih.com - Langkah Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono menghentikan pembangunan pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter didukung penuh pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan, tujuan Pj Heru menyetop proyek ITF cukup baik guna merampingkan anggaran APBD DKI.
Baca Juga:
"Sebetulnya ini soal perampingan anggaran. Tujuan pak Pj Gubernur baik, agar tidak boros anggaran," kata Zita saat dikonfirmasi, Selasa (15/8).
Karena, kata Zita, kalau melihat postur anggaran ITF, jauh lebih besar dari Refused Derived Fuel (RDF) Plant.
Adapun dari laporan Pj Heru, DKI Jakarta membutuhkan uang Rp 3 triliun per tahun, apabila ITF dilanjutkan.
"Padahal hasilnya sama saja, bahkan mungkin lebih baik RDF," urainya.
Baca Juga:
Heru Budi Akui Siap Hadapi Hak Angket DPRD DKI Soal Pembatalan ITF
Lalu bila dilihat dari pemanfaatkan program RDF Plant itu, kata dia, dapat menghasilkan produk yang bisa dibeli oleh pabrik semen dan PLN. Hasil RDF itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik.
"Sehingga kedepannya bisa di biayai sendiri, tidak membebani pemerintah," kata politikus PAN ini.
Kemudian dari segi waktu pembangunan, RDF yang sudah ada di Bekasi, mampu di bangun 1,5 tahun. Sedangkan ITF Sunter, Jakarta Utara dari tahun 2016 sampai saat ini belum rampung juga.
"Saya pikir kita sudah bisa menilai, dari efisiensi anggaran dan waktu, sudah jelas RDF lebih ideal, apalagi soal manfaatnya," urainya.
"Namun, dalam peralihan dari ITF ke RDF, saya berharap, Pemprov bisa memikirkan tataletaknya, jangan di tempat padat penduduk, karena sangat tidak tepat jika pengolahan sampahnya dekat dengan pemukiman," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Gubernur Jakarta Pramono Anung Ancam Lacak Media Sosial Tampilkan Tawuran

Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif

DPRD DKI Terima Laporan Pungli hingga Rp 5 Juta di Sekolah Gratis

Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam

Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Parkir Liar Rugikan Pemprov DKI Jakarta Rp 37,8 Miliar, Pansus Minta Tindakan Hukum Tegas

Jakarta Running Festival Siap Digelar, Pramono: yang Bawa Uang, Belanjalah di Ibu Kota

Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar

Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila

Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
