Pimpinan DPRD DKI Desak Disdik Segera Rekrut 2.650 Guru Honorer Jadi KKI

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Agustus 2024
Pimpinan DPRD DKI Desak Disdik Segera Rekrut 2.650 Guru Honorer Jadi KKI

Ilustrasi guru honorer. Foto: ANT/IST/NET

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera merampungkan pengangkatan 2.650 guru bertatus honorer menjadi pegawai dengan Kontrak Kerja Individu (KKI).

Ia berharap, saat Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun 2024 disahkan maka tahapan perekrutan juga telah selesai.

"Supaya ini tidak terlalu lama, bisa selesai penanganan terkait guru honorer," ujar Misan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8).

Baca juga:

Komisi E DPRD DKI Minta Seluruh Guru Honorer Diangkat Jadi KKI

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, kini pengangkatan guru honorer menjadi pegawai KKI masih dalam proses rekrutmen.

Nantinya, guru honorer itu akan melalui seleksi atau tes untuk menjadi pegawai KKI. Tentunya guru honorer yang punya kompetensi.

Baca juga:

Disdik DKI Berencana Angkat 2.650 Guru Honorer Jadi KKI

Selain itu, memiliki pengetahuan bagi kemajuan pelayanan pendidikan di masa mendatang. Pemprov juga telah menambah kuota pendaftaran KKI yang sebelumnya 1.700 menjadi 2.650 orang di tahun 2024 ini.

"Disampaikan bahwa proses rekrutmen pegawai KKI akan dilakukan melalui seleksi atau tes," ungkap Heru.

Baca juga:

Catatan Penting Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Terhadap APBD Tahun 2024

Berdasarkan informasi Disdik DKI Jakarta total jumlah guru honorer di DKI Jakarta ada 4.127 pengajar.

Ternyata angka itu adalah campuran guru honorer dan tenaga pendidik. Seperti tenaga administrasi, petugas keamanan, dan kebersihan.

Setelah dicek ulang, jumlah guru honorer hanya ada sekitar 2.650 orang. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Guru Honorer
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Hetifah menyoroti urgensi pengaturan yang komprehensif terkait fenomena perundungan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Bagikan