Pilpres 2019, PAN Tentukan Sikap Usai Rakernas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 10 April 2018
Pilpres 2019, PAN Tentukan Sikap Usai Rakernas

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hanafi Rais. Foto: Fraksi PAN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) akan menyatakan sikap terkait siapa yang akan diusung di Pilpres 2019 usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Hal tersebut diutarakan Anggota Komisi I DPR sekaligus putra pendiri PAN Amien Rais, Ahmad Hanafi Rais, Senin (9/4).

"Belum, nanti resminya akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas)," kata dia di kompleks Parlemen Jakarta, senin (9/4).

Sebelum itu, Hanafi mengatakan, internal PAN akan melakukan survei yang melibatkan seluruh elemen partai. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan siapa yang bakal diusung.

"Jadi untuk condong ke mana saya tidak bisa katakan a dan b nanti itu sifatnya sangat subjektif. Tapi secara internal kita akan mengadakan survei akan mengarah ke siapa dan koalisi dengan siapa," tutur dia.

Hanafi Rais (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)

Menambahkan, terkait isu terkini yang menyebut kecenderungan tokoh-tokoh PAN dengan sejumlah kandidat Capres dan Cawapres, Hanafi menegaskan itu hanya pendapat pribadi dan bukan sikap Partai.

"Kalau sikap pribadi masing-masing pengurus di PAN pasti punya pilihan pribadi, sah-sah aja. Kita juga tak bisa membatasi itu karena itu emang hak asasi politik orang," ujarnya.

"Tapi kalau sikap resmi di partai itu akan disampaikan dalam rakernas," imbuhnya.

Hanya saja saat disinggung kapan Rakernas PAN digelar, dia belum mau membocorkan. "Saya kira bulan Juli, habis lebaran pasti ada kepastian ya," pungkasnya. (Fdi)

#PAN #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Indonesia
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Tindakan flexing Bebizie dinilai tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Bagikan