Eddy Flo
MerahPutih Nasional - Melemahnya nilai tukar rupiah, berdampak kepada PHK besar di sejumlah pabrik. Belum lagi buruh-buruh di kawasan industri yang terancam di PHK.
Sesuai dengan janji Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014 silam, mewujudkan 10 juta lapangan pekerjaan baru, ternyata hanya isapan jempol belaka, malah yang terjadi adalah PHK dimana-mana.
Menanggapi hal itu Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Mahrawa mengatakan setahun pemerintahan Jokowi Nawa Cita berubah menjadi Nawa siksa.
"PHK dimana-mana, penggusuran, daya beli masyrakat berkurang, artinya cita-cita Nawa cita tidak terlaksana, malah jadi nawa siksa," katanya, saat diskusi 'Ekonomi PHP (Pemberi Harapan Palsu), Nyatanya PHK', di Cikini Jakarta Pusat, Minggu, (6/9).
Padahal tugas utama pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2.
Namun yang terjad justru sebaliknya, pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan terhadap buruh yang terancam dipecat.
"Ingat pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak, kalau pemerintah sudah tidak mampu memberikan perlindungan itu artinya PHK akan terjadi setiap saat," ujarnya.
Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan hadir dalam kondisi ekonomi yang memburuk seperti saat ini, agar pekerja tidak semena- mena dikeluarkan.
Sebab, katanya persoalan ini jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi pemerintahan Jokowi-JK.
"Dari persoalan ekonomi bisa beralih kepada persoalan sosial berupa konflik," tukasnya.(fdi)
Baca Juga:
