PHK Besar-besaran Imbas Efisiensi Anggaran, Rakyat Kecil Kembali Jadi Korban

Merahputih.com - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, kebijakan pemecatan tenaga honorer buntut dari efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada keluarga mereka.

“Ribuan keluarga kehilangan sumber penghasilan, anak-anak kehilangan biaya sekolah, dan masyarakat kehilangan pelayanan publik yang mereka butuhkan,” tutur Achmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/2).

Achmad menegaskan, efisiensi tidak boleh menjadi alat untuk menindas yang lemah dan menguntungkan yang kuat. Jika benar-benar ingin melakukan efisiensi, pemerintah harus mulai dari penghapusan pos-pos pemborosan di kalangan elit.

“Bukan dengan menyingkirkan rakyat kecil yang bekerja keras untuk menjalankan roda birokrasi,” tutur Achmad.

Baca juga:

Pengunduran Diri Pejabat OIKN Diklaim Tidak Terkait Efisiensi Anggaran, Banyak Karena Penugasan

Achmad menilai, tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun seharusnya diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN atau setidaknya diberikan pelatihan dan kesempatan kerja yang layak.

“Jangan hanya bicara soal efisiensi jika nyatanya itu hanya menjadi alat untuk mengamankan kepentingan segelintir orang,” imbuh Achmad.

Realitas di lapangan menunjukkan ironi besar ratusan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri untuk negara justru dirumahkan namun pemerintah malah mengangkat staf khusus dengan gaji dan fasilitas yang luar biasa.

Achmad menganggap, situasi ini mencerminkan ketimpangan struktural yang semakin tajam.

Keputusan seperti ini hanya mempertegas bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan bukanlah efisiensi sejati.

“Tapi hanya upaya untuk mempertahankan kepentingan elite sambil mengorbankan rakyat kecil,” jelas ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.

Jika pemerintah benar-benar ingin menghemat anggaran,lanjut Achmad, harusnya pemerintah mengurangi pengeluaran untuk jabatan-jabatan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

“Masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat, bukan hanya janji kosong yang berpihak kepada segelintir orang,” tutup Achmad.

Baca juga:

Dampak Efisiensi Anggaran, Kejaksaan Hemat Listrik dan Air, Rapat Harus di Kantor

Sekedar informasi, viral sejumlah penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) mengalami pemecatan akibat efisiensi anggaran.

Bukan hanya RRI, TVRI pun diketahui melakukan PHK atau merumahkan karyawan hingga kontributornya. Salah satunya diketahui dari video viral kontributor TVRI Yogyakarta.

Presiden Prabowo memang tengah berupaya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.