Petisi Tolak Kenaikan PPN 12 Persen Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Diterima Publik

MerahPutih.com - Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi isu panas di masyarakat Indonesia. Petisi daring bertajuk "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!" berhasil mengumpulkan lebih dari 100 ribuan tanda tangan. Hal ini mencerminkan keresahan yang meluas.

Banyak pihak merasa bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, petisi yang ditandatangani oleh ratusan ribu warga tidak hanya menjadi alat protes semata.

“Ini juga bentuk representasi aspirasi publik yang mendesak,” kata Achmad di Jakarta, Jumat (20/12).

Banyak warga merasa bahwa pemerintah cenderung memilih jalan yang "mudah" untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat,

“Tingginya jumlah tanda tangan dalam bit.ly/pajakmencekik menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN tidak diterima oleh sebagian besar masyarakat,” sebut Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini

Baca juga:

Aksi Demo Pecinta K-Pop Tolak Kenaikan Pajak PPN 12 Persen di Istana Negara

Achmad melihat, petisi yang menolak kenaikan PPN adalah suara rakyat yang perlu didengarkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merespons dengan kebijakan yang lebih bijak dan kreatif.

“Menunda kenaikan PPN dan mengeksplorasi alternatif lain yang lebih inovatif adalah langkah yang diperlukan,” jelas Achmad.

Respons terhadap petisi ini dapat menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Sebagai pemerintah yang demokratis, mendengarkan suara rakyat adalah bagian integral dari tata kelola yang baik.

“Kegagalan merespon secara tepat dapat menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutup Achmad. (Knu)