Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Korea Selatan Yoo Suk-yeol diungkap memerintahkan pasukan khusus angkatan darat untuk menyeret anggota parlemen. Hal itu diungkap Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan Letnan Jenderal Kwak Jong-keun. Ia mengaku diperintah untuk menyeret anggota parlemen keluar dari gedung Majelis Nasional selama operasi darurat militer pada Selasa (3/12).
Jong-keun memberikan pernyataan itu dalam pertemuan Komite Pertahanan Parlemen, Selasa (10/12). Ia mengatakan Presiden Yuk-seol menghubungi melalui telepon yang terjamin keamanannya. "Dia mengatakan jumlah kuorum sepertinya belum tercapai, jadi saya harus mendobrak pintu dan masuk untuk menyeret keluar orang-orang di dalamnya," katanya, seperti dilansir ANTARA.
Ia merujuk pada kuorum untuk mencabut dekrit darurat militer Suk-yeol, yaitu 150 dari 300 anggota parlemen. Pada akhirnya, 190 anggota parlemen memberikan suara bulat untuk mencabut perintah tersebut.
Ia kemudian berkonsultasi dengan para komandan di lapangan mengenai apakah harus menyerbu gedung parlemen sambil menembakkan tembakan kosong atau memutuskan aliran listrik untuk menghentikan para anggota parlemen agar tidak melakukan pemungutan suara. Para komandan menyarankan untuk tidak melakukan tindakan tersebut dan Jong-keun mengatakan dia setuju dengan pertimbangan mereka.
Baca juga:
Presiden Yoon Suk-yeol Kena Cekal, tak Boleh Keluar Korea Selatan
“Bahkan jika mereka masuk untuk menjalankan perintah, pasukan yang terlibat nantinya akan menjadi pelanggar hukum dan terlalu banyak orang yang akan terluka jika mereka menerobos masuk. Jadi saya menilai itu tidak benar," katanya.
Dengan pertimbangan itu, ia memerintahkan pasukan untuk tidak masuk lebih jauh. “Saya menghentikan mereka dari melaksanakan operasi tambahan apa pun," tambahnya.
Ketika ditanya apakah dia melaporkan tindakannya kepada Suk-yeol, Jong-keun mengatakan dia tidak melakukannya dan menjelaskan situasinya kepada mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun saat pasukan mundur.
Kepada Anggota DPR Park Beom-kye dari Partai Demokrat (DP), Jong-keun mengatakan ia mengetahui rencana Suk-yeol untuk memberlakukan darurat militer dua hari sebelumnya, yakni pada 1 Desember. "Komandan Jong-keun tidak memberitahukan kepada kejaksaan bahwa dia sudah mengetahui rencana itu sebelumnya," kata Beom-kye.
Ia lalu menjelaskan kepala komando pasukan itu tidak bersaksi karena mereka yang terlibat dalam operasi darurat militer telah sepakat tentang apa yang akan mereka katakan.
Mengenai perintah yang diterimanya pada 1 Desember, Jong-keun menyampaikan misinya ialah mengamankan enam lokasi yakni Majelis Nasional, tiga tempat yang terkait dengan Komisi Pemilihan Nasional, kantor pusat DP, dan Flower Research, sebuah perusahaan survei opini. Misi tersebut disampaikan kepadanya oleh mantan Menhan melalui telepon darat dengan keamanan tinggi.
Ketika ditanya apakah Suk-yeol menggunakan kata-kata seperti senjata, api, peluru kosong, atau kendaraan lapis baja, Jong-keun menagku tidak ingat.(*)
Baca juga:
Mantan Menhan Korsel Ditangkap, Dituduh Memberontak dan Bersekutu dengan Presiden Yoon Suk-yeol
