Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai tidak bermanfaat secara politik kecuali PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya karena tidak ada lagi partai politik yang menjadi kontrol kekuasaan jika PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, dalam keterangannya, Senin (16/9).
Menurut Haidar, kalaupun itu terjadi tentu tidak mudah dan tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar misalkan sejumlah kursi menteri untuk PDIP. Terlebih, PDIP merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR dan satu-satunya partai yang belum bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga:
Gerindra Berharap Prabowo Bertemu Megawati Sebelum Pelantikan
"Dengan kondisi demikian, PDIP berada pada posisi tawar yang lebih tinggi. Apalagi PDIP tahu bahwa Prabowo tidak menginginkan adanya oposisi. Karena itu, PDIP pastinya akan jual mahal," tutur Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni Institute Teknologi Bandung itu.
Meskipun Prabowo dan Megawati memiliki hubungan yang sangat baik, kata Haidar, ada beberapa faktor yang membuat PDIP sulit bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. "Pertama, faktor sejarah. Orde lama versus orde baru. Soekarno versus Soeharto," ungkapnya.
Haidar meyakini, orde baru merupakan mimpi buruk dan memori kelam yang sangat membekas dalam ingatan Megawati. Kedua, lanjut dia, faktor Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik kemenangan Prabowo saat Pilpres lalu. Dalam pengamatannya, PDIP menganggap Jokowi sebagai pengkhianat partai.
"Bagi Megawati dan PDIP, semua itu mungkin berbau pengkhianatan. Tapi menurut saya, Jokowi justru berusaha memenuhi salah satu isi perjanjian batu tulis antara Megawati dengan Prabowo," tandas Haidar. (Pon)
