Permintaan Global Turun, Hyundai Hentikan Produksi Ioniq 5 dan Kona di Pabrik Utama

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 20 April 2025
Permintaan Global Turun, Hyundai Hentikan Produksi Ioniq 5 dan Kona di Pabrik Utama

Tampilan mobil listrik Hyundai Ioniq 5. (ANTARA/HO-Hyundai)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Hyundai Motor Co. berencana menghentikan sementara produksi mobil listrik Ioniq 5 dan Kona di pabrik utamanya di Korea Selatan.

Pada bulan Februari lalu, Hyundai menghentikan produksi Ioniq 5 dan Kona Lini 12 pabrik Ulsan selama lima hari.

Kondisi itu, akibat erlambatan permintaan pasar global di tengah perubahan kebijakan dan transisi pasar.

Menurut siaran kantor berita Yonhap pada Kamis (17/4), produsen mobil itu berencana menghentikan operasi Lini 12 di Pabrik 1 di Ulsan, yang berada sekitar 305 kilometer di tenggara Seoul, mulai 24 hingga 30 April 2025.

Baca juga:

Harga Minyak Mentah Indonesia Mulai Tertekan Perang Dagang, Turun USD 3,18

Penghentian operasi tersebut dilakukan karena pesanan dari pasar ekspor utama, termasuk Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat, menurun.

Penurunan permintaan terjadi setelah beberapa negara mengubah kebijakan insentif kendaraan listrik. Kanada dan negara Eropa seperti Jerman telah menghapus atau mengurangi subsidi kendaraan listrik.

Sementara itu, Amerika Serikat menghadapi ketidakpastian baru akibat kebijakan tarif tinggi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Hyundai Motor telah berupaya mengatasi kelesuan permintaan dengan menawarkan pembiayaan dengan bunga nol persen di Amerika Utara serta bantuan uang muka di pasar seperti Jerman dan Inggris. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil signifikan menurut sumber industri. (*)

#Perang Dagang #Hyundai #Tarif Resiprokal
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Perlu Perkuat ASEAN dan Diplomasi Maritim di Tengah Rivalitas Indo-Pasifik
Indonesia perlu memperkuat ASEAN dan diplomasi maritim di tengah rivalitas Indo-Pasifik. Hal itu dibahas dalam Forum Kajian Publik yang digelar Kementerian Polhukam bersama Universitas Pertahanan RI.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Indonesia Perlu Perkuat ASEAN dan Diplomasi Maritim di Tengah Rivalitas Indo-Pasifik
Indonesia
Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketum Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan aksi tersebut akan dilakukan serentak di 38 provinsi pada 15 hingga 25 Agustus 2025.
Frengky Aruan - Senin, 28 Juli 2025
Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
Indonesia
Sekretaris Negara Prasetyo Pastikan Presiden Prabowo Tidak Bakal Setor Data Pribadi Warga Negara ke AS
Prasetyo menjelaskan, ada beberapa platform yang dimiliki perusahaan Amerika Serikat (AS) memberi ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Sekretaris Negara Prasetyo  Pastikan Presiden Prabowo Tidak Bakal Setor Data Pribadi Warga Negara ke AS
Indonesia
Istana Pastikan Tidak Semua Barang Teknologi AS Bebas TKDN
Pemerintah, lanjutnya, akan tetap selektif dan berhati-hati dalam menentukan produk mana saja yang diperbolehkan masuk tanpa TKDN.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Istana Pastikan Tidak Semua Barang Teknologi AS Bebas TKDN
Indonesia
Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan
Diamnya WTO makin menegaskan bahwa kelembagaan WTO hanya diperlukan bila sejalan dengan kepentingan negara-negara maju seperti AS
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan
Indonesia
RAPBN 2026 Telah Perhitungkan Tarif AS 19 Persen
Tarif 19 persen yang disepakati dengan AS merupakan hasil dari negosiasi tingkat tinggi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
RAPBN 2026 Telah Perhitungkan Tarif AS 19 Persen
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP
Pemindahan data pribadi WNI menjadi salah satu syarat yang diajukan Donald Trump dalam kesepakatan tarif impor AS-Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP
Indonesia
Kebijakan Transfer Data Hasil Kesepakatan Dagang Dengan AS Diklaim Tidak Akan Langgar UU Data Pribadi
Indonesia mengklaim transfer data ini juga telah dilakukan sebelumnya ke berbagai negara seperti di Eropa sebagai bagian dari kesepakatan bilateral, dengan penerapan secara bertanggung jawab.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Kebijakan Transfer Data Hasil Kesepakatan Dagang Dengan AS Diklaim Tidak Akan Langgar UU Data Pribadi
Indonesia
Transfer Data Pribadi Diklaim Bagian Reformasi Perdagangan Digital, Perjuangan Lama Perusahaan Amerika
Gedung Putih menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menghapus pos tarif Harmonized Tariff Schedule (HTS) yang berlaku atas “produk tidak berwujud” serta menangguhkan persyaratan terkait deklarasi impor
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
Transfer Data Pribadi Diklaim Bagian Reformasi Perdagangan Digital, Perjuangan Lama Perusahaan Amerika
Bagikan