Perludem: Permintaan Uang ke La Nyalla Tak Bisa Dianggap Wajar

MerahPutih.com - Polri didesak untuk berani merespons 'nyanyian' La Nyalla‎ Mattalitti terkait dugaan 'pemalakan' uang hingga Rp 40 miliar oleh Partai Gerindra. Hal tersebut untuk membuktikan komitmen Polri dalam memberantas politik uang.

Terlebih, Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk Satgas Anti Politik Uang, sebagai upaya melahirkan Kepala Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Saya kira momentum La Nyalla ini harus digunakan Kapolri untuk membuktikkan komitmennya memberantas politik uang termasuk didalamnya mahar politik," kata Direktur Perludem Titi Anggraeni dalam diskusi bertajuk "Wajah Politik Pilkada 2018" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Menurut Titi, permintaan uang dari partai politik kepada seseorang agar mendapatkan tiket atau rekomendasi untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar.

"Jadi permintaan kepada calon, untuk meminta sekian uang dengan alasan pembiayaan saksi, menggerakkan mesin partai, pengadaan alat dan bahan kampanye, operasional tim kampanye, dan lain-lain tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar-wajar saja," jelasnya.

Pasalnya, jika calon kepala daerah diminta uang agar mendapatkan dukungan, maka mereka akan berupaya mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkan ketika terpilih menjadi kepala daerah.

"Karena kenapa, praktik korupsi politik justru bermuara dari hal yang seperti ini, sebab ketika terpilih dan berkuasa makan dia akan melakukan upaya untuk membalikkan modal besar yang sudah ia keluarkan di pilkada," tandasnya.

Selain itu, lanjut Titi, manipulasi perizininan, jual beli jabatan hingga memalak proyek infrastruktur akan dilakukan kepala daerah terpilih demi mengembalikan modal uang yang dikeluarkan dalam pemenangannya di Pilkada.

"Ketika dia berkuasa gaji sebagai kepala daerah berapa, sebagai wakil kepala daerah berapa, maka perselingkuhan dengan oknum pun dimulai," pungkasnya.

Diketahui, isu mengenai mahar politik di Pilkada 2018 kembali menyeruak saat La Nyalla Mattalitti mengaku "dipalak" hingga Rp 40 miliar oleh Partai Gerindra sebagai mahar politik jika dirinya ingin maju sebagai calon Gubernur di Jawa Timur.

La Nyalla blak-blakan menceritakan kegagalannya diusung Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim karena tidak mampu menyanggupi mahar politik tersebut.

Menurutnya, permintaan mahar untuk mengeluarkan rekomendasi datang langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. (Pon)

Baca juga berita lain terkait 'nyanyian' La Nyalla: TPDI: Nyanyian La Nyalla Jadi Pintu Masuk Bersihkan Praktik Politik Uang