Perbedaan Pendapat antara Anies dan Sandi Soal LPJ RT/RW

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswesan berniat untuk menghapus Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada tahun 2018.

Namun sayangnya, hal itu berbeda dengan pendapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. Dia mengatakan bahwa sebanarnya LPJ dana operasional RT/RW itu hanya ingin disederhanakan saja.

Hal itu dilakukan berdasarkan keluhan dan masukan dari para RT/ RW karena mereka merasa waktunya sangat tersita dan kerepotan dalam menyusun LPJ tersebut.

"Jadi apakah mungkin laporannya dibuat sederhana sekali pengeluarannya, bukti pengeluarannya itu tidak perlu dilampirkan kuitansi-kuitansi dan itu yang jadi salah satu masukan dari temen RT/RW," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Namun, Sandiaga belum mau menjelaskan secara rinci soal bagaimana sistem LPJ tersebut. Pasalnya, menurutnya saat ini Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta masih membuat sistem pelaporan keuangan penggunaan dana tersebut.

"Tapi kita jangan over spekulasi, kita tunggu aja hasil dari kajian dan usulan nanti dari biro tata pemerintahan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), Soni Sumarsono mengatakan bahwa berapapun uang yang telah dikeluarkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) DKI ‎Jakata, harus dimintai pertanggungjawaban.

"Biaya operasional itu dari APBD kan, berarti harus dipertanggung jawabkan. Bagaimana bentuknya, bisa lembar kwitansi, bisa laporan, apapun namanya," ujar Soni di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/12) kemarin. (Asp)