Perbanyak Jumlah TGUPP, DPRD Cium Upaya Pengkebirian Fungsi SKPD Oleh Anies

Merahputih.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritik Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TUGPP) yang dibentuk Gubernur DKI Anies Baswedan.

Gembong mengatakan, dihapusnya batas keanggotaan TUGPP sehingga jumlahnya bisa diisi tanpa batas dinilai adalah sebuah tanda bahwa Anies tidak percaya kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta.

"Artinya ruang ruang yang jadi kewenangan SKPD malah digerakkan oleh TGUPP. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga nanti proses pembangunan di DKI Jakarta tidak dikendalikan oleh SKPD tapi pihak lain," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/3).

Politikus PDIP ini mencontohkan, banyak program-program yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan oleh bukan SKPD melainkan pihak lain. Seperti Dinas Perumahan dalam pengadaan rumah dp 0 Rupiah yang justru tak dilibatkan secara maksimal.

"Artinya ada tanda gubernur tidak percaya kepada SKPD. makanya sekarang jumlahnya tidak dibatasi, ini justru memberikan peluang," sebut Gembong.

Gembong justru menyesalkan, ada rencana memasukan ASN sebagai anggota TGUPP. "Karena dalam organisasi perangkat daerah itu yang mengendalikan birokrat adalah gubernur, ketika ada ASN yang dikendalikan oleh TGUPP mereka maksimal nggak kinerjanya? Saya yakin tidak karena secara moral dia sudah jatuh," pungkas Gembong.

Sebagai informasi, dalam pasal 17 Ayat (2) Pergub baru tersebut ada aturan yang berbunyi, bahwa jumlah anggota TUGPP akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara di aturan sebelumnya, yakni Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 yang diubah sebagian isinya lewat Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017, jumlah anggota TGUPP dibatasi paling banyak 73 sesuai dengan Pasal 19. (Knu)