Penyokong Pansus Hak Angket KPK Wajib Jawab Empat Pertanyaan Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 18 Juni 2017
Penyokong Pansus Hak Angket KPK Wajib Jawab Empat Pertanyaan Ini

Diskusi bertajuk "Ke Mana Arah Pemberantasan Korupsi?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/6). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengatakan, ada empat pertanyaan penting yang wajib dijawab penyokong Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pertama, apakah tindakan Pansus Hak Angket KPK itu legal secara hukum," kata Sugeng saat diskusi bertajuk "Ke Mana Arah Pemberantasan Korupsi?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/6).

Pasalnya, kata Sugeng, hingga kini sebanyak 132 ahli hukum telah menyatakan bahwa Pansus Hak Angket yang digulirkan DPR terhadap KPK cacat hukum.

Ia menilai, DPR sebaiknya menjelaskan legalitas Pansus. Namun, selama ini DPR lebih cenderung mengutarakan opini yang menilai kinerja KPK kurang baik.

"Sampai sekarang belum mendengar bantahan. Bantahan yang ada hanya ini (hak angket) sudah dirapatkan. Bukan soal itu, tapi apa tindakan (DPR) punya landasan hukumnya," tegasnya.

Kedua, lanjut Sugeng, yang harus dijawab anggota Pansus, apakah pengguliran hak angket terhadap KPK memiliki legitimasi. Menurutnya, hak angket tidak hanya disasari legalitas hukum, tetapi juga harus sesuai dengan keinginan rakyat.

"Apakah ada survei yang dilakukan DPR atau lembaga lain sehingga tindakan ini perlu dilakukan? Secara sosial kami ingin tahu," katanya.

Kemudian yang ketiga, menurut Sugeng, penyokong Pansus wajib menjawab apakah pembentukan Pansus akan memperlemah atau memperkuat reputasi dan citra parlemen.

"Pertanyaan keempat, apakah dengan inisiatif Pansus ini, prospek keterpilihan mereka akan menurun atau meningkat? Para pengusul fraksi harusnya perduli dengan pertanyaan keempat ini," pungkas Sugeng. (Pon)

Baca juga berita terkait polemik hak angket KPK dalam artikel: Akademisi: Hak Angket KPK Gerogoti Demokrasi

#Hak Angket #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan