Kominfo Beberkan 3 Strategi Bersihkan Ruang Digital dari Hoaks

MerahPutih.com- Dampak hoaks terkait dinamika politik rupanya jadi perhatian serius sebagian masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mencontohkan, dari laporan Reuters Institute 2023, terungkap fakta bahwa 62 persen pengguna internet pernah melihat information disorder di media sosial atau media online.

Baca Juga:

Budiman Sudjatmiko 'Bocorkan' Isu Debat yang Masih Kurang Dikuasai Gibran

"Masalah ini menjadi jauh lebih penting ketika Pemilu sudah dekat, terutama di Indonesia, di mana 87 persen warga percaya bahwa hoaks memengaruhi situasi politik," ungkap Nezar dikutip di Jakarta, Kamis (18/1).

Nezar mengidentifikasi kecenderungan peningkatan sebaran isu hoaks selama Pemilu. Menurutnya, selama Pemilu 2019, Kementerian Kominfo mengidentifkasi 714 isu hoaks yang beredar antara tahun 2018 hingga 2019.

"Selama setahun terakhir, dari Januari 2023 hingga Januari 2024, ada 204 isu hoaks yang dilaporkan terkait pemilu," ujarnya.

Nezar juga mengatakan masih ada kemungkinan peningkatan jumlah isu hoaks yang tersebar. Sebab angka ini tidak secara komprehensif menangkap seluruh dinamika Pemilu 2024 yang masih berlangsung.

"Meskipun statistik tahun ini tampaknya menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan periode pemilu terakhir, ada kemungkinan angka hoaks terkait politik ini meningkat," tandasnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk menjaga agar ruang digital tetap sehat dari sebaran hoaks, termasuk mengenai Pemilu dengan tiga level kegiatan.

Pada tingkat hulu, yakni dengan cara meningkatkan literasi digital masyarakat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD).

Selanjutnya di tingkat menengah, melakukan langkah pencegahan penyebaran hoaks, melalui pengecekan fakta seperti memoderasi konten dan menghapus konten hoaks, bersama dengan platform digital.

"Hal ini bertujuan untuk memastikan penyebaran informasi yang faktual sekaligus memutus aliran hoaks," tegas Nezar yang juga mantan Wartawan ini.

Lalu, di tingkat hilir, Nezar Patria menegaskan peran aktif Kementerian Kominfo dalam mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri melalui penyediaan data dan informasi. (knu)

Baca Juga:

Tolak Saran Jokowi, KPU Tak Akan Ubah Format Debat Pilpres