Andika Pratama
MerahPutih.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengkritik proses pemilihan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang kini mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), ketua umum harus dipilih langsung oleh pengurus Golkar se-Indonesia melalui Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain mengatakan, rapat pleno menunjuk Airlangga lantaran posisi ketua umum Partai Golkar kosong setelah Setnov resmi jadi terdakwa dalam perkara korupsi e-KTP.
"Kalau sudah lowong gini berarti kan nggak ada nahkoda. Dengan posisi tidak ada nahkoda, ini kan sebuah partai besar tidak mungkin berjalan tanpa nahkoda. Akhirnya kita sepakati sama sama bahwa posisi yang lowong ini kita sepakati kita menunjuk ketua umum," ujar Happy dalam sebuah diskusi di kawasan Mampang, Jakarta selatan, Sabtu (16/12).
Lebih lanjut Happy menuturkan, bahwa hasil pleno tersebut akan di bawa ke forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan digelar pada 18 Desember dan dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19-20 Desember 2017.
"Di Munaslub ini tadi ada pertanyaan apakah memungkinkan kalau kemudian ada kader-kader lain yang ingin maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dipersilahkan, jadi tidak ditutup kemungkinan itu. Silahkan saja," jelas dia.
Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar.
Selanjutnya, Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum. (Pon)
