Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Polda Sumatera Selatan berupaya memaksimalkan peran tiga pilar keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), babinsa, bhabinkamtibmas, lurah/kades untuk pengamanan Pilkada 27 Juni 2018. Tiga pilar juga berperan mendeteksi dan melakkukan pencegahan dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi Pilkada 2018
"Ketiganya memiliki peran besar dalam mengawasi wilayah terkecil, sehingga jika terjadi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas dan mengacaukan pesta demokrasi rakyat itu bisa ditangani dengan cepat," kata Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara, Selasa (26/5).
Ancaman gangguan kamtibmas seperti aksi seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon wali kota, bupati, atau gubernur tertentu, bentrokan antar massa pendukung, dan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada, memerlukan peran semua pihak untuk mengantisipasinya.
Dia menjelaskan, dalam upaya penegakan hukum, seluruh jajaran Polda Sumsel diperintahkan untuk menindak tegas penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Siapapun terbukti melakukan tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan Kamtibmas akan ditindak tegas, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan nyaman serta sesuai dengan hati nuraninya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun serta politik uang," ujarnya dikutip Antara.
Menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota dan pemilihan gubernur-wakil gubernur Sumsel, pihaknya menurunkan 9.936 personel dan didukung kekuatan TNI 4.000 lebih personel.
Khusus pengamanan pilkada di Kabupaten Empat Lawang yang tergolong rawan gangguan kamtibmas, pihaknya menurunkan satu kompi Brimob, satu pleton Sabhara dan didukung satu kompi anggota TNI mengantisipasi pengerahan massa yang berpotensi ricuh serta saling serang seperti yang terjadi pada masa kampanye. (*)
