Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Konsolidasi Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia menyerukam agar kepemimpinan PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART serta menghormati ikhtiar islah para kiai sepuh.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, itu menyikapi makin menguatnya praktik keputusan sepihak di PBNU yang dinilai menjauh dari tradisi musyawarah dan tabayyun.
Para kader yang hadir dari seluruh provinsi tersebut menilai terdapat kecenderungan penggunaan kewenangan struktural untuk membatasi dialog, menutup ruang permusyawaratan, hingga mengabaikan seruan para masyayikh atau kiai sepuh.
Situasi tersebut dinilai mengancam marwah organisasi dan membuat NU kehilangan ruh dasarnya sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura, moral publik, dan kebenaran yang dibimbing para ulama.
Baca juga:
Gus Yahya Tegaskan Dirinya Tetap Ketua Umum PBNU yang Sah Hasil Muktamar ke-34 tahun 2021
Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menegaskan, rencana pihak tertentu untuk menggelar rapat pleno guna menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum justru bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang sedang mengupayakan islah.
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegasnya, Jumat (5/12/2025).
Purwaji juga menekankan bahwa AD/ART bukan formalitas, tetapi pagar yang menjaga kehormatan Jam’iyah.
Sementara itu, salah satu narasumber pertemuan konsolidasi kader muda NU, Fajri Al Farobi, menegaskan tradisi NU hanya bisa hidup dalam ruang dialog.
“Islah adalah jalannya para kiai. Ketika pintu dialog ditutup dan keputusan diambil sepihak, maka itu bukan lagi tradisi NU. Maka dari itu, forum konsolidasi ini adalah gerakan moral untuk memastikan NU tetap berada di rel yang benar,” ucapnya.
Forum tersebut menghasilkan pernyataan sikap yang menolak kesewenang-wenangan di tubuh PBNU, menolak tindakan yang mengabaikan AD/ART, serta meminta agar para kiai tidak mendasarkan keputusan strategis pada fitnah tanpa tabayyun.
Para kader menyatakan bahwa gerakan mereka bukan pembangkangan, tetapi upaya menegakkan kembali tradisi Jam’iyah yang dibimbing para kiai sepuh dari Ploso hingga Tebuireng, demi menjaga persatuan dan marwah NU.
