Pengelolaan Tambang Oleh Kampus Dinilai jadi Solusi untuk Masalah Pendidikan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 06 Februari 2025
Pengelolaan Tambang Oleh Kampus Dinilai jadi Solusi untuk Masalah Pendidikan

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Haris (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengelolaan izin usaha pertambangan oleh perguruan tinggi sebagaimana dalam RUU Minerba diharapkan dapat memenuhi aspek akademis dan ekonomis.

Peluang bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang dapat menjadi solusi bagi masalah biaya pendidikan yang sering dikeluhkan masyarakat.

"Ini kesempatan buat kampus untuk mendapatkan 'peluang keuangannya lebih baik', sehingga problem rakyat kita yang kesulitan menjangkau pendidikan tinggi karena faktor UKT yang tinggi itu bisa diatasi dengan ini," ujar Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Haris, Rabu (5/2).

Baca juga:

Kampus Diberi Izin Kelola Tambang, DPR akan Dengar Aspirasi Masyarakat Soal

Haris juga mencatat bahwa program seperti LPDP dapat memberikan dana besar yang memberikan kesempatan bagi masyarakat, termasuk yang secara ekonomi kurang mampu, untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Ia mengatakan dengan adanya dukungan dana tersebut banyak orang yang sebelumnya tidak mampu secara finansial, akhirnya dapat menempuh pendidikan di kampus besar, bahkan di luar negeri, berkat program LPDP.

"Nah kalau sumber-sumber pendanaan ini diperbanyak, Saya kira akan semakin banyak pula mobilitas vertikal yang terjadi pada anak bangsa kita ini, sehingga dengan demikian problem-program UKT yang tinggi atau keluhan masyarakat pada umumnya bahwa kuliah itu identik dengan biaya tinggi semoga bisa teratasi dengan kesempatan izin usaha pertambangan diberikan kepada kampus ini," jelas dia.

Ia berharap perguruan tinggi harus memperhatikan aspek lingkungan, mengingat dampak negatif pertambangan sering kali berhubungan dengan kerusakan lingkungan.


“Ekspektasinya, harapannya adalah bahwa kalau pendidikan tinggi yang mengelola, kita berharap betul ada tata pola pertambangan yang berkualitas, termasuk aspek lingkungan,” ujar Haris.

#Tambang #Pertambangan #Kampus
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Viral Pesan Berantai Penambang Emas Tewas di Area Antam, Begini Penjelasan Polisi
Belum tentu gas beracun. Yang jelas bukan longsor dan bukan karyawan Antam
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Viral Pesan Berantai Penambang Emas Tewas di Area Antam, Begini Penjelasan Polisi
Indonesia
Tambang di Bogor yang Ditutup Dedi Mulyadi Kembali Dibuka, Pemkab Berdalih Ekonomi Warga Harus Jalan
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Bogor bersama para pengusaha sepakat membangun jalan khusus angkutan tambang sepanjang 15 kilomete
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
Tambang di Bogor yang Ditutup Dedi Mulyadi Kembali Dibuka, Pemkab Berdalih Ekonomi Warga Harus Jalan
Indonesia
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Tindakan tersebut dinilai merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diusut hingga ke akar permasalahannya.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Indonesia
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Prabowo menekankan pentingnya transparansi dan penghindaran konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum
Angga Yudha Pratama - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Indonesia
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Polisi menangkap jurnalis berinisial R di Morowali, Sulawesi Tengah. Penangkapan itu terkait kasus dugaan pembakaran kantor tambang awal Januari 2026.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Indonesia
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
KPK mengungkap alasan mengapa penyidikan kasus tambang Konawe Utara dihentikan. Hal itu dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
KPK menghentikan kasus tambang Konawe Utara. MAKI pun siap menggugat praperadilan dan meminta Kejagung untuk menambil alih.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Indonesia
Ada Penambangan di Gunung Slamet. Pemprov Ajukan Jadi Kawasan Taman Nasional
Langkah lain yang sudah dilakukan adalah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani permasalahan tambah yang ada di lereng Gunung Slamet tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Ada Penambangan di Gunung Slamet. Pemprov Ajukan Jadi Kawasan Taman Nasional
Indonesia
Konsesi Tambang Picu Perpecahan PBNU, Gus Yahya Rela Kembalikan ke Negara dengan Syarat
KH Said Aqil Siradj sampai meminta agar hak konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh PBNU.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Konsesi Tambang Picu Perpecahan PBNU, Gus Yahya Rela Kembalikan ke Negara dengan Syarat
Berita
Pintu Gandeng OJK Edukasi Aset Kripto di Kampus Binus
Industri kripto menunjukkan pertumbuhan pesat secara global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Desember 2025
Pintu Gandeng OJK Edukasi Aset Kripto di Kampus Binus
Bagikan