Pengawasan di KPK Dinilai Buat Pemberantasan Korupsi Terhambat

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)
Merahputih.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengkritisi terkait pengawasan terhadap organisasi komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Ray mempertanyakan apa yang membuat lembaga independen seperti KPK diawasi oleh banyak pihak.
Baca Juga
"Karena ini sudah berlapis-lapis. KPK ini diawasi oleh lima orang (pimpinan), lalu lima orang ini diawasi oleh dewan pengawas (dewas). Kemudian dewas diawasi juga oleh presiden. Lembaga legislatif, DPR juga mengawasi," ucap Ray Rangkuti di Jakarta, (9/1)
Menurutnya, pengawas itu tak perlu dilakukan begitu ketat. "Apakah KPK ini organisasi yang begitu bahaya?," katanya.
Ia menilai jika terlalu banyak pihak yang mengawasi KPK menjadikan lembaga tersebut tak lagi memiliki independensi. "Banyak banget untuk satu organisasi yang bernama KPK. Kita berharap mereka luwes, tapi gimana luwesnya kalo yang ngawasin berlapis-lapis," ucapnya.
Menurut Ray, selama ini lembaga anti rasuah dihadirkan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, baik itu dilakukan oleh legislatif hingga Eksekutif yang sudah jelas melanggar hukum.
"KPK ini bukan yang lama, ini yang baru dan tentu kita menginginkan semakin baik. Kesuksesan KPK adalah kesuksesan presiden dan kegagalan KPK adalah kegagalan Presiden," ujar Ray.
Baca Juga
KPK Desak Caleg PDIP Tersangka Skandal Suap Komisioner KPU Serahkan Diri
Kemudian, dia mengusulkan ke depan keseriusan pimpinan KPK yang baru perlu diuji. Kata dia, Kasus-kasus besar seperti Century, BLBI, dan Jiwasraya perlu menjadi prioritas penegakan korupsi oleh KPK.
"KPK harus ditantang untuk menyelesaikan kasus yang besar, sudah berapa lintas kepemimpinan kasus itu belum tuntas," pungkas Ray. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi

Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh

Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina

KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral

KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building

Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli

Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
