Pengawasan di KPK Dinilai Buat Pemberantasan Korupsi Terhambat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 10 Januari 2020
Pengawasan di KPK Dinilai Buat Pemberantasan Korupsi Terhambat

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengkritisi terkait pengawasan terhadap organisasi komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Ray mempertanyakan apa yang membuat lembaga independen seperti KPK diawasi oleh banyak pihak.

Baca Juga

Hasto Luruskan Isu Penggeledahan Kantor DPP PDIP

"Karena ini sudah berlapis-lapis. KPK ini diawasi oleh lima orang (pimpinan), lalu lima orang ini diawasi oleh dewan pengawas (dewas). Kemudian dewas diawasi juga oleh presiden. Lembaga legislatif, DPR juga mengawasi," ucap Ray Rangkuti di Jakarta, (9/1)

Menurutnya, pengawas itu tak perlu dilakukan begitu ketat. "Apakah KPK ini organisasi yang begitu bahaya?," katanya.

Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)
Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)

Ia menilai jika terlalu banyak pihak yang mengawasi KPK menjadikan lembaga tersebut tak lagi memiliki independensi. "Banyak banget untuk satu organisasi yang bernama KPK. Kita berharap mereka luwes, tapi gimana luwesnya kalo yang ngawasin berlapis-lapis," ucapnya.

Menurut Ray, selama ini lembaga anti rasuah dihadirkan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, baik itu dilakukan oleh legislatif hingga Eksekutif yang sudah jelas melanggar hukum.

"KPK ini bukan yang lama, ini yang baru dan tentu kita menginginkan semakin baik. Kesuksesan KPK adalah kesuksesan presiden dan kegagalan KPK adalah kegagalan Presiden," ujar Ray.

Baca Juga

KPK Desak Caleg PDIP Tersangka Skandal Suap Komisioner KPU Serahkan Diri

Kemudian, dia mengusulkan ke depan keseriusan pimpinan KPK yang baru perlu diuji. Kata dia, Kasus-kasus besar seperti Century, BLBI, dan Jiwasraya perlu menjadi prioritas penegakan korupsi oleh KPK.

"KPK harus ditantang untuk menyelesaikan kasus yang besar, sudah berapa lintas kepemimpinan kasus itu belum tuntas," pungkas Ray. (Knu)

#Ray Rangkuti #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Sherly juga menyampaikan rencananya untuk mendiskusikan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 58 menit lalu
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Indonesia
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
KPK saat ini tengah mendalami skema bisnis yang melibatkan Riza Chalid dengan tersangka Chrisna Damayanto
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
Indonesia
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Pemerintah mengklaim telah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Indonesia
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
KPK tetap terbuka apabila Mahfud MD memiliki data atau informasi pendukung terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Jubir KPK sebut laporan dari masyarakat maupun tokoh publik merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Indonesia
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Novel tegaskan proses TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai itu sarat dengan manipulasi dan pelanggaran hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Indonesia
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Pengembalian hak konstitusional para pegawai yang diberhentikan melalui TWK menjadi langkah konkret untuk menandai perbedaan KPK di bawah Setyo Budiyanto.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Bagikan