Pengamat: Wajar Jokowi Beri 'Jatah' ke Partai Pendukung

Merahputih.com - Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq menilai pemberian 'jatah' menteri oleh Presiden terpilih Joko Widodo kepada partai pendukung merupakan hal yang wajar. Asalkan, pemberiannya tetap proporsional dan profesional.

"Boleh saja memberi 'jatah' menteri kepada partai pendukung. Saya kira itu hal yang wajar-wajar saja. Yang penting proporsional dan profesional," ujar sabiq di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (30/7).

Baca Juga: SBY Diduga Minta ke Jokowi Agar AHY Masuk Kabinet

Selain itu, kata dia, presiden terpilih juga harus memilih menteri yang kompeten dan berintegritas. "Figur menteri yang kompeten dan berintegritas akan sangat membantu presiden terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan," jelasnya.

Sehingga, ia mengingatkan kepada Jokowi untuk selektif memilih menteri di kabinet mendatang. "Presiden terpilih diharapkan memilih menteri dengan cermat dan betul-betul selektif," ucap dia.

Dia juga mengingatkan bahwa pemilihan menteri akan lebih optimal dengan melibatkan KPK dan PPATK. "Dengan demikian diharapkan tidak ada calon menteri yang memiliki jejak korupsi," katanya.

Selain itu, Jokowi juga meneliti kelayakan calon menteri secara administratif. "Sebagai dirigen, presiden terpilih harus memilih menteri dengan sangat tepat," katanya.

Menurut dia, oposisi berperan sebagai kekuatan penyeimbang dan pengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan. "Oposisi memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintahan," singkatnya,

Ia menegaskan. menjadi oposisi bukan berarti asal beda dengan pemerintah. Bukan pula dengan terus mencari-cari cara untuk menjatuhkan pemerintah.

Baca Juga: Masuk Bursa Calon Wali Kota Solo, Gibran: Kalau KPU Buka Pendaftaran Kabari Saya

Bila kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah benar, pihak oposisi tidak selayaknya mengganjal. Dia menambahkan, peran oposisi merupakan peran yang terhormat dan juga mulia.

"Malahan harus mendukung dan mengawal agar kebijakan tersebut dijalankan juga dengan cara yang benar," jelas dia. (*)