Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo baru saja melakukan pergantian jajaran kabinetnya, Rabu (27/1) pagi. Idrus Marham didapuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mencalonkan diri sebagai Cagub Jatim 2018.
Selain itu, Presiden juga melantik Agum Gumelar sebagai Wantimpres menggantikan Hasyim Muzadi, Jenderal (Purn) Moeldoko menggatikan Teten Masduki yang dimutasi menjadi koordinator staff khusus presiden dan melantik KSAU Marsekal Yuyu Sutisna.
Namun, Presiden tetap mempertahankan Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat Menteri Perindustrian. Alasannya, tidak mudah mencari pengganti yang dengan cepat dapat beradaptasi dengan pekerjaan, sementara waktu kerja kabinet hanya tersisa kurang lebih setahun.
Menyikapi hal itu, Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak presiden dan dia yang paling tahu alasan tidak mengganti Airlangga.
Menurut Alumnus UIN Jakarta ini, ada sejumlah alasan yang kemungkinan menjadi latarbelakang Airlangga masih tetap menjabat di kabinet, pertama belum menemukan pengganti sepadan dan kedua terkait konsolidasi politik.
Sekalipun alasan itu benar, menurut Adi, seharusnya sedari awal Airlangga menunjukan itikad baik untuk mundur dari kabinet.
"Tanpa diresuffle sekalipun, mestinya Airlangga menunjukkan itikad baik mundur dari posisi menteri," ujarnya kepada awak media, Rabu (17/1).
Hal ini tidak hanya untuk menunjukan komitmen Presiden (tidak boleh rangkap jabatan), lebih dari pada itu demi kebaikan Golkar.
"Bukan hanya sesuai komitmen jokowi bahwa menteri tak boleh tangkap jabatan, tapi juga demi kebaikan Golkar. Fokus Airlangga biar tak pecah antara jadi pembantu presiden atau sebagai ketum Golkar," ucap dia. (Fdi)
