Pilkada Bima 2020

Pengamat: Program Paslon Masih Normatif, IMAN Beri Kejutan

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 07 November 2020
Pengamat: Program Paslon Masih Normatif, IMAN Beri Kejutan

Debat publik perdana Pilkada Bima 2020, Sabtu (7/11). Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima baru saja digelar pada Sabtu (7/11). Pada acara yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bima Baru itu diikuti tiga paslon dan sejumlah tamu undangan.

Tiga paslon tersebut yakni Indah Dhamayanti Putri-Dahlan M. Noer (nomor urut 3), Syafruddin H.M Nur-Ady Mahyudi (nomor urut 2), serta Irfan-Herman Alfa Edison (nomor urut 1).

Dalam debat tersebut, ketiga paslon beradu program dan "jual beli" gagasan sebagaimana diharapkan belum terjadi. Namun, penyampaian paslon masih sangat normatif.

Baca Juga

Gibran Dinilai Emosional dan Bajo Lebih Tenang Khas Rakyat

"Seharusnya karena pasangan nomor 2 dan nomor 3 sama-sama pernah menjabat Bupati, adu gagasan mewarnai debat. Tapi ini kan tidak," kata Peneliti Otonomi Daerah dari Diaspora Research Center, Ahmad Aprianto.

Justru, kejutan datang dari pasangan calon nomor urut 1 Irfan-Herman (IMAN). Sejak sesi pertama sampai sesi terakhir pasangan ini tampil progresif dan percaya diri. Program IMAN dinilai paling jelas dibandingkan dengan pasangan calon lain.

"Saya kira IMAN bintangnya ya. Dua kandidat lain malah terpaku pada gagasan IMAN," tegas Apri.

IMAN
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima nomor urut 1, Irfan-Herman Alfa Edison. Foto: Youtube

Ia mencontohkan, program IMAN terkait industrialisasi garam dan pertanian. Program tersebut tidak hanya diakui dan didukung paslon lain tapi menjadi episentrum gagasan yang mencerahkan dinamika debat.

"Begitu juga soal investasi dan BPJS gratis," katanya.

Ia menyayangkan paslon lain tidak memanfaatkan panggung debat untuk mempertajam visi beserta program yang diusung. Pada sesi pendalaman program dan tanya jawab, misalnya, narasi paslon tidak fokus dan cenderung gagap mengurai persoalan serta dalam memberi solusi.

Karena itu, Apri mengingatkan, demokrasi dalam Pilkada sejatinya bukan sekadar adu massa. Lebih penting lagi, Pilkada merupakan ajang kontestasi program dan gagasan dimana hanya calon terbaiklah yang pantas memimpin daerah.

"Semoga masyarakat Bima mendapat pemimpin yang terbaik," pungkasnya.

Baca Juga

Debat Pilkada Makassar, KPU Libatkan Guru Besar

Acara debat ditayangkan di stasiun televisi dan radio lokal serta disiarkan secara live streaming di Youtube dan Facebook. (dka)

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan