Pengamat: Polemik Impor Beras Ancam Gerus Suara Jokowi
Andika Pratama - Kamis, 20 September 2018
Presiden Joko Widodo (Setkab.go.id)
MerahPutih.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa kehilangan dukungan suara dari petani terkait polemik beras.
"Suara petani itu besar, jangan diremehkan," kata Hendri Satrio sebagaimana dilansir Antara di Jakarta, Kamis (20/9)
Lebih lanjut, Hensat sapaan akrab Hendri, menyarankan untuk tidak menganggap remeh masukan dari banyak pihak terkait polemik impor beras yang dipandang merugikan petani.
"Sebaiknya Jokowi segera panggil Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Kepala Bulog untuk mengakhiri polemik ini," kata Hensat.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menyebutkan Badan Urusan Logistik (Bulog) meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440 ribu ton
Perpanjangan izin impor tersebut diminta karena negara pengekspor; yaitu India dan Pakistan tengah menghadapi cuaca buruk sehingga mengganggu pengapalan beras. Permintaan impor ini ditandatangani Budi Waseso tertanggal 18 Juli 2018, dengan nomor B 932/II/DU000/07/2018.
Hal tersebut juga dibenarkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan. Surat itu ditujukan ke Menteri Perdagangan dengan tebusan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
Namun, Dirut Bulog Budi Waseso kerap mengungkapkan tidak perlu mengimpor beras. Mantan pucuk pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini memastikan tidak akan ada impor beras hingga akhir 2018. Ia mengaku stok beras di Bulog saat ini masih lebih dari cukup untuk konsumsi dalam negeri. (*)
Bagikan
Berita Terkait
Bansos Pangan di Daerah Bencana Dipercepat, Beras 34 Juta Kg dan Minyak Goreng 6,8 Juta Kg
Bulog Tambah Pasokan Beras ke Dearah Bencana Sumatra, Pastikan Kebutuhan Tercukupi
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Bangun 100 Gudang, Bulog Pakai Aturan Khusus
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Firman Soebagyo Dukung Bulog 'Naik Kelas' jadi Kementerian, Demi Kuasai Stok Beras Nasional
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru