Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Rencana pembentukan kabinet kalangan profesional presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai sulit terealisasikan. Hal ini setelah munculnya sejumlah nama calon menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo dalam dua hari terakhir.
Dari kebanyakan calon menteri yang dipanggil sebagian besar berasal dari partai-partai politik besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, dan Demokrat hingga mantan tim sukses.
Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, unsur politik masih dominan.
“Unsur politikus masih dominan, dan bahkan mengesampingkan profesional yang tidak berafiliasi dengan partai,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/10).
Ia menyebut, fenomena ini mengindikasikan bahwa kabinet lebih diarahkan pada akomodasi politik. “Daripada penekanan pada kompetensi teknis,” ucapnya.
Baca juga:
Calon Menteri Kabinet Prabowo Diberi Pembekalan Antikorupsi hingga Urusan Geopolitik
Menurut Achmad, setiap partai politik yang berkoalisi berharap mendapatkan jatah kekuasaan dalam bentuk jabatan menteri atau wakil menteri.
Inilah yang menyebabkan munculnya kabinet yang tidak efisien, dengan banyak posisi yang diberikan bukan karena kompetensi tetapi karena kebutuhan politik.
“Kabinet zaken yang diusulkan oleh Prabowo, seharusnya dapat menghindari jebakan ini,” kata Achmad.
Namun, pada kenyataannya, Achmad melihat, Prabowo perlu mengakomodasi banyak partai politik yang telah mendukungnya selama kampanye, termasuk PAN, PKB, Demokrat, dan Gerindra sebagai partai utamanya.
Ia menyampaikan, kabinet tersebut bukan hanya besar dalam jumlah, tetapi juga dipenuhi oleh berbagai golongan politik yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas politik di tengah-tengah dinamika zaman itu.
Namun, hasilnya adalah pemerintahan yang gemuk dan tidak efektif, karena terlalu banyak kepentingan politik yang harus diakomodasi. Dengan jumlah kementerian yang berpotensi bertambah akibat kompromi politik, Achmad menyampaikan, anggaran negara pun diperkirakan akan membengkak.
Hal ini berpotensi menciptakan birokrasi yang lambat, kurang inovatif, dan lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan daripada menyelesaikan masalah nyata di masyarakat.
Jika kabinet zaken yang ideal sulit diwujudkan, kata Achmad, maka tantangan bagi Prabowo dan koalisi pendukungnya adalah memastikan kabinet ini tetap efektif dan efisien, meskipun berisi banyak politisi.
Baca juga:
Sepak Terjang Komjen Suntana, Ahli Intelijen Calon Menteri Kabinet Prabowo
Ia menyampaikan, kunci keberhasilan kabinet Prabowo adalah bagaimana ia dapat mengelola kepentingan-kepentingan politik ini tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Kolaborasi antara menteri-menteri yang berasal dari kalangan politik dan profesional harus dikelola dengan baik, agar birokrasi tidak terjebak dalam kepentingan partisan,” tutur Ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.
Ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berdasarkan analisis data yang kuat dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan untuk mempertahankan kekuasaan.
Pada akhirnya, kabinet Prabowo akan diuji oleh kemampuan mereka untuk menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Jika politik dagang sapi tetap dominan, kabinet ini mungkin akan dikenang sebagai kabinet yang gemuk, lambat, dan tidak mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai krisis yang dihadapinya,” ucapnya.
