Andika Pratama
MerahPutih.com - Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Desember 2021 mendatang. Siapa sosok penggantinya masih menjadi perbincangan publik.
Bahkan pergantian panglima TNI menjadi wacana yang amat serius seperti halnya kontestasi politik pemilu pada umumnya, meskipun yang menetapkan panglima TNI adalah hak prerogratif dari presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Baca Juga
Pengamat militer Muradi mengatakan, bursa calon panglima TNI saat ini yang menguat adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 tentang UU Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Pasal 13 ayat 4 menyebutkan bahwa calon panglima pernah menjabat sebagai kepala staf Angkatan TNI, diketahui bahwa yang pernah menjabat sebagai kepala staf Angkatan TNI dikabarkan memasuki masa pensiun.
"Sehingga muncul di bursa calon panglima TNI ada dua orang di publik yakni KSAL Yudo Margono dan KSAD Andika Perkasa,” imbuhnya dalam acara diskusi daring, Selasa (21/9).
Menurut dia, petinggi TNI yang dianggap memiliki peluang besar untuk menjadi pucuk pimpinan di organisasi militer Indonesia itu adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.
Ia menyampaikan beberapa alasannya, salah satunya adalah menilik dari kondisi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.
Menurut Muradi, Andika memiliki batas masa pensiun yang terlalu cepat jika harus memegang tongkat komando TNI saat ini. Akan sangat mengkhawatirkan ketika Jenderal Andika hanya memimpin TNI kurang dari 1 tahun saja.
“Pak Andika Perkasa di media memang yang paling kuat. Tapi Panglima itu (batas usianya) 58 tahun,” tuturnya.
Selain itu, jika melihat situasi nasional di tahun 2022 dan 2023 masih cenderung landai. Dengan demikian, ia menganggap kans TNI AD belum diperlukan untuk menghadapi situasi itu.
Sehingga menurutnya, Presiden bisa memilih Panglima TNI dari matra lain.
“Sampai 2023 tidak ada agenda politik serius atau strategis yang memungkinkan panglima mengkonsolidasikan terlalu dalam di internal TNI,” paparnya.
Apalagi kata Muradi, sejauh ini kepemimpinan Marsekal TNI Hadji Tjahjanto dari matra Angkatan Udara pun sudah cukup bagus.
Gaya kepemimpinannya mampu seirama dengan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, meskipun posisi netralitas TNI masih tetap bisa terjaga dengan baik.
“Kalau kondisinya baik-baik saja, Presiden tidak perlu menunjuk panglima yang backgroud-nya dari Angkatan Darat. Jadi peluang pak Andika di sini makin minim di sini. Presiden bisa tunjuk calon di luar angkatan darat,” imbuhnya.
Menurut Muradi, ada tiga alasan mengapa Presiden sebaiknya memilih Panglima TNI dari TNI AL, salah satunya adalah tentang azaz keadilan.
Apalagi sebelum Marsekal Hadi dari matra TNI AU, ada dua jenderal TNI AD yang sudah memimpin secara berturut-turut, yakni Jenderal TNI (purn) Moeldoko, kemudian disambung oleh Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo.
“Bicara keadilan, semua angkatan di kepemimpinan presiden dapatkan haknya. Jaman pak Jokowi karena kondisi tidak terlalu riskan, waktunya sekarang bisa dilakukan,” tuturnya.
Alasan keduanya adalah tentang membangun konsolidasi di internal TNI. Situasi kondusif ini menurut Prof Muradi bisa digunakan pemerintah untuk meredam gejolak sentimen negatif di internal militernya.
“Konsolidasi internal, ini waktu ketika tentara menjalankan koordinasi internal di masa damai. Masa damai itu maksudnya sesuatu yang tidak ada gejolak politik maupun keamanan secara khusus,” tambahnya.
Muradi beranggapan bahwa setiap perwira tinggi pasti mendambakan bisa memegang tongkat komando Panglima TNI, karena itulah jabatan tertinggi di organisasinya.
Maka akan ada kebanggaan tersendiri bagi Kepala Staf Angkatan untuk menduduki jabatan tersebut di dalam biografi pengalaman karir militernya.
“Regenerasi, saya kira posisi angkatan di luar AD atau AU punya hak untuk mencapai titik tertinggi dalam jabatan di internal TNI,” pungkasnya. (Knu)
Baca Juga
