Frengky Aruan
MerahPutih.com - Layanan angkutan umum perkotaan harus maksimal, agar masyarakat mau menggunakan transportasi umum tersebut. Jika layanan sudah baik, tak menutup kemungkinan masyarakat yang naik kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika, Djoko Setijowarno menilai, membenahi angkutan umum jangan mengandalkan Kementerian Perhubungan (Kementerian), melainkan juga kementerian lainnya.
"Keikusertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan. Dan tidak kalah pentingnya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)," ucap Djoko kepada MerahPutih.com, Senin (8/7).
Menurutnya, tidak mudah untuk membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang. Sebagai contohnya, di Kota Semarang beroperasi Bus Trans Semarang tahun 2009, setelah dirintis sejak 2005 butuh waktu 5 tahun.
Baca juga:
Pj Heru Dorong 70 Persen Transportasi Umum People Near Transit di Jakarta
"Bus Trans Jateng beroperasi tahun 2017 butuh waktu 8 tahun, sejak 2009 dilakukan kajian, perencanaan, sosialisasi hingga pengalokasian anggaran," tuturnya.
Djoko menilai, layanan angkutan umum tidak bisa berdiri sendiri. Layanan yang ada harus didukung dengan edukasi, teladan, dan insentif-insentif untuk meningkatkan ridership. Kurang tepat hanya fokus pada satu sisi saja. Ada tiga faktor untuk edukasi angkutan umum, yaitu dukungan komunitas, komunikasi media dan endorsements pemerintah.
"Jangan serahkan sepenuhnya masalah edukasi kepada pemerintah karena pasti tidak jalan. Peran serta masyarakat sadar jauh lebih penting," tuturnya. (Asp)
