Luhung Sapto
MerahPutih, Bisnis-Rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus A350 XWB oleh Garuda Indonesia dikhawatirkan akan membuat perusahaan pelat merah itu bangkrut. Oleh karena pemerintah diminta mengkaji kembali rencana pembelian pesawat tersebut.
"Kalau bangkrut, tidak bisa bayar utang nanti ujung-ujungnya diprivatisasi seperti yang pernah terjadi di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri," kata analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan kepada merahputih.com, Selasa (25/8).
Seperti diketahui, Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo menandatangani nota keinginan (letter of intent) pembelian 30 unit A350 XWB itu di Paris Air Show 2015. Rencana pembelian pesawat baru ini mendapat dukungan dari Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dani mengatakan publik perlu mewaspadai adanya hidden agenda di balik rencana pembelian 30 unit pesawat itu.
"Banyak penadah yang ingin membeli aset-aset negara dengan harga murah. Dilihat dari sisi bisnis Garuda Indonesia masih menguntungkan. Pasar sudah ada, tidak perlu marketing," terang Dani.
Dani menegaskan sebaiknya manajemen fokus dulu dengan menguatkan rute penerbangan domestik dan regional (Asia).
Rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus menuai kritik sebab jenis pesawat berbadan lebar hanya cocok untuk rute ke Eropa. Padahal, penerbangan Garuda ke Amsterdam selama ini selalu rugi karena kalah bersaing dengan kompetitor seperti Singapore Airlines.
Ketua Koalisi Anti-Utang itu menyatakan pada era kepemimpinan Emirsyah Satar pertumbuhan Garuda sangat pesat, tapi di sisi lain mewariskan utang-utang. Dalam kaitan ini, menurut Dani, Presiden harus lebih tegas memberikan direction atau arahan sebab konsekuensinya akan ditanggung pemerintahan berikutnya.
"Hal ini pernah dilakukan oleh Seskab pada era kepemimpinan SBY dengan membuat edaran kepada para menteri terkait utang luar negeri," katanya. (Luh)
Baca Juga:
Dalam Satu Bulan Utang Pemerintah Bertambah Rp47,23 Triliun
Proyek Infrastruktur Jokowi Bikin Utang Membengkak? Ini Alasannya
Tutupi Defisit Anggaran Rp273,2 triliun, Pemerintah Mengandalkan Utang
