Pengacara Gatot Berharap Kasus Kliennya Segera Naik ke Pengadilan


Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (kanan) dan istrinya Evi Susanti (kiri) diperiksa sebagai saksi kasus suap PTUN Medan di Jakarta, Senin (27/7). (Foto Antara/Yustinus Agyl)
MerahPutih, Nasional-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti ditahan untuk kepentingan penyidikan. Penasehat hukum Gatot berharap kasus yang menyangkut kliennya segera disidangkan.
"Kami mendorong agar kasus ini segera disidangkan di pengadilan Tipikor agar kasus terang benderang. Kami menyakini klien kami tidak bersalah," kata penasehat hukum Gatot, Razman Arif Nasution di Jakarta, Senin (3/8) malam.
Gatot akan ditahan di di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Sementara istri mudanya Evy ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Evy akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.
Lebih lanjut, Razman menilai KPK selama ini bekerja profesional. Untuk itu, kata Razman, pihaknya belum akan melakukan langkah hukum.
"KPK bekerja profesional, kami belum akan melakukan gugatan praperadilan," imbuh Razman.
Sebelumnya, Gatot dan Evy tiba di gedung KPK sekira pukul 12.00 wib untuk menjalani pemeriksaan didampingi pengacara Razman Arif Nasution. Keduanya kompak mengenakan baju batik.
Gatot dan Evy tiba di gedung KPK menggunakan mobil Toyota Innova warna putih. Ini merupakan pemeriksaan pertama keduanya setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Gatot dan Evy diduga bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada majelis hakim dan panitera PTUN Medan, Sumatera Utara dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara sesuai UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), dan penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara di PTUN.
Keduanya disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Luh)
Baca Juga:
Gatot dan Evy Resmi Ditahan KPK
Gubernur Sumut Gatot dan Evy Bakal Langsung Ditahan KPK?
KPK Persilakan Gatot Ajukan Gugatan Praperadilan
Menyibak Peran Gatot dan Evy dalam Pusaran Kasus Suap Hakim PTUN Medan
Bagikan
Berita Terkait
JPU KPK Hadirkan 3 Bos Sekuritas di Sidang Korupsi Investasi Taspen

MA Buka Suara! Tiga Hakim Tom Lembong Ternyata Punya Sertifikat Tipikor Sah

Sidang Kasus Korupsi Investasi PT Taspen, Jaksa Hadirkan Saksi Kunci dari BNI dan PT IIM

JPU Panggil 11 Saksi Dalam Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi PT Taspen

Febri Diansyah Beberkan 9 Catatan Kritis Usai Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara

Momen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara oleh Pengadilan Tipikor

Kuasa Hukum Hasto: Jika Sekjen PDIP Divonis Bersalah, Itu Pesanan Politik

Nasib Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditentukan dalam Sidang Putusan Hari Ini

Pengakuan Hakim Usai Putuskan Tom Lembong Bersalah, Bantah Terkontaminasi Kepentingan Politik

JPU Hadirkan 3 Orang Saksi di Sidang Dugaan Korupsi Investasi PT Taspen
