Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 333,2 triliun.
Presiden Joko Widodo menegaskan, mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga:
Kejar Target Investasi Rp 900 Triliun, Jokowi Sesumbar Izin Usaha Tak Akan Ribet
"Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan," ujarnya.
Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.
Sementara itu, tegas Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dilakukan, melalui: perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi; penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP; optimalisasi pengelolaan aset; intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP; serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan penerimaan pajak pada 2022 mendatang akan dipengaruhi oleh penanggulangan COVID-19.
"Karena kalau pandemi masih ada, masih banyak, vaksinasinya belum maksimal, masih belum tercapai herd immunity, ekonomi belum bergerak, otomatis susah menggali penerimaan dari pajak,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan intervensi melalui belanja negara dengan mempercepat program pengentasan COVID-19, seperti vaksinasi. Kalau tidak, ia khawatir COVID-19 akan kembali mengganggu perekonomian nasional hingga menghambat penerimaan negara melalui pajak.
Meskipun ditargetkan naik, Faisal menyarankan, pemerintah tidak menarik pajak dengan cara mendesak atau mengintimidasi pelaku usaha, terutama yang masih belum pulih dari dampak COVID-19.
"Jadi tetap harus ada aspek keadilan, ditarik bukan pada pelaku usaha menengah ke bawah, tapi lebih mendorong penerimaan pajak progresif dari golongan menengah atas yang daya belinya kuat, bahkan justru semakin menguat dengan pandemi," katanya dikutip Antara.
Ia mengatakan, target penerimaan pajak perlu juga dibagi berdasarkan sektor. Untuk sektor yang masih bertumbuh di tengah pandemi, seperti kesehatan, informasi, dan telekomunikasi, pemerintah bisa menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan sektor yang masih terpuruk seperti pariwisata dan transportasi.
“Jadi harus ada perbedaan sektor supaya target penerimaan pajak tidak justru menjadi backfired terhadap proses pemulihan ekonomi,” ucapnya.
Menurutnya, peningkatan penerimaan perpajakan diperlukan untuk memenuhi target defisit yang sebesar 4,85 persen pada 2022 atau lebih sempit dari target tahun 2021 yang sebesar 5,70 persen
"Saya sepakat memang mesti on track menuju target defisit paling tinggi 3 persen pada 2023. Jadi di 2022 harus lebih sempit defisitnya,” ucapnya.
Dalam RUU APBN 2022 yang dibacakan oleh Presiden Jokowi, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 sebesar Rp 1.506,9 triliun atau naik dibandingkan target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 1.444,5 triliun. (Pon)
Baca Juga:
Terima RUU APBN dari Presiden, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang
